Bisnis.com, JAKARTA -- Kelompok ormas penentang Ahok menjadi gubernur melakukan unjuk rasa dan minta KMP tolak Ahok sebagai harga mati.
Pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menemui sejumlah anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, fraksi PKS dan fraksi PPP.
Ketua GMJ Fahrur Rozi menyerahkan surat yang diklaim sebagai aspirasi murni suara rakyat Jakarta.
Dalam surat itu beberapa solusi yang dianggap merupakan win-win solution untuk menuntaskan permasalahan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur.
"Kami minta kepada KMP melakukan perlawanan politik dengan harga mati tolak Ahok menjadi Gubernur DKI," kata Fahrur di Gedung DPRD DKI, Senin(10/11/2014).
Anggota DPRD DKI Abraham Lunggana mengatakan akan menerima aspirasi ormas yang hadir.
Menurutnya, DPRD akan menggunakan hak-haknya untuk tidak melantik Ahok menjadi Gubernur.
"Pak Wagub sudah banyak menjadi catatan publik bukan saja kepada kelompok-kelompok masyarakat tapi di DPRD," ujar pria yang kerap disapa Haji Lulung itu
Saat ini, Undang-Undang yang dijadikan dasar pengangkatan Ahok menjadi Gubernur masih dalam perdebatan.
Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan agar Ahok segera dilantik berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka Wakil Gubernur secara otomatis diangkat menjadi Gubernur jika posisi Gubernur mengalami kekosongan.
Sedangkan DPRD DKI berdalih bahwa pemberhentian Joko Widodo sebagai Gunernur DKI menggunakan UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota. Dalam UU tersebut tidak serta merta bahwa Wagub berhak menggantikan posisi Gubernur yang kosong.
Saat ini massa FPI dan ormas lain sedang mengarah menuju Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
