Bisnis.com, SINGAPURA - Hitachi, Ltd. menyatakan kondisi politik Indonesia yang tidak stabil setelah pemilihan umum presiden telah menghambat program pembangunan yang tengah berjalan khususnya pada proyek transportasi publik.
Alistair Dormer, Global Chief Executive Officer-Rail Hitachi, Ltd., mengatakan proses lelang pengerjaan paket proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta hingga kini belum mencapai kepastian atas pemenang tender proyek tersebut.
“Kami mengikuti proses lelang sejumlah paket, dalam waktu dekat kami akan memverifikasi proses tender dan kami harap mendapatkan klarifikasi dari pemerintah Indonesia,” ujarnya di Singapura di sela-sela acara Hitachi Innovation Forum 2014, Rabu (19/11/2014).
Shinya Mitsudomi, Chief Strategy Officer, Rail Systems Company Hitachi, Ltd. mengatakan perusahaan akan menyediakan teknologi persinyalan, angkutan proyek pembangunan, sistem telekomunikasi, traffic management system, dan rolling stock atau gerbong kereta.
Menurutnya, terdapat empat perusahaan yang mengikuti lelang pengerjaan proyek MRT Jakarta, dan hingga kini penentuan pemenang lelang pada sejumlah paket belum diinformasikan oleh panitia lelang.
Alistair mengatakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dibarengi dengan kepadatan jumlah penduduk, terdapat dua moda transportasi massal yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu mass transit dan monorel.
Dalam hal ini, ungkapnya, pengerjaan proyek mass transit di Jakarta tergolong lebih rumit ketimbang monorel, pasalnya, proyek pembangunan berada di bawah tanah. Sementara pembangunan monorel dilakukan di permukaan tanah dan menggunakan tiang penyangga.
Penggunaan moda transportasi berbasis rel, menurutnya dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktifitas penduduk. Dengan mobilitas penduduk Jakarta yang cukup tinggi, maka moda transportasi berbasis rel sangat membantu.
Kendati lelang paket proyek MRT Jakarta hingga kini belum terdapat kejelasan, sambungnya, perusahaan tetap optimis dengan sejumlah program moda transportasi massal yang diusung oleh presiden Indonesia Joko Widodo.
Hal itu, tuturnya, terlihat setelah presiden mengurangi subsidi bahan bakar minyak, dan berkomitmen melakukan pembangunan khususnya pada sektor infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan terdapat alokasi anggaran dalam pembangunan transportasi publik, khususnya berbasis rel kereta.
