DKI Akan Suplai Bibit Dan Bangun RPH di NTT

Pemerintah Provinsi DKI akan menyuplai bibit dan membangun rumah potong hewan (RPH) di Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kerja sama penyediaan daging sapi.
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 23 Desember 2014  |  10:53 WIB
DKI Akan Suplai Bibit Dan Bangun RPH di NTT
Rumah pemotongan hewan - jibi
Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI akan menyuplai bibit dan membangun rumah potong hewan (RPH) di Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kerja sama penyediaan daging sapi.
 
Kepala Dinas Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan DKI Darjamuni mengatakan pihaknya pun masih mengakaji nilai investasi yang dibutuhkan. Dia memperkirakan investasi awal akan membutuhkan dana Rp10 miliar sampai dengan Rp20 miliar.
 
"Jadi intinya pembibitan sapi dan membangun RPH. Tergantung, Rp10 miliar sampai Rp20 miliar awal. Masih dikaji," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (22/12/2014).
 
DKI, kata Darjamuni, akan memberi bantuan untuk pengadaan sapi induk ke peternak di NTT. Namun, pihaknya tak akan memberi bantuan ke semua peternak. Peternak lama, sambungnya, akan menjadi prioritas karena peternak baru dikhawatirkan tak serius.
 
"[Bantuan diberikan] bukan ke peternak baru. Kalau peternak baru takutnya enggak serius," lanjutnya.
 
Penyediaan RPH, menurutnya, agar daging sapi yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang ada yaitu aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Sebagai imbalnya, dia mencontohkan dari 10 sapi yang diberi terdiri dari dua ekor sapi jantan dan delapan ekor sapi betina. Hasilnya, akan dibagi dengan angka yang sama. Namun, yang diterima DKI sudah berupa daging.
 
"Misal dari 10 sapi yang kita beri. Dua ekor jantan, delapan ekor betina. Kalau beranak delapan, nanti empat untuk kita, empat untuk mereka," katanya.
 
Untuk pengadaan bibit, katanya, masih dipelajari bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI karena terkait dengan mekanisme pengadaan bibitnya. Hal ini karena, agar pengadaan bibit dapat melewati Badan Layanan Umum Pengadaan Barang dan Jasa (BLUP).
 
"Lewat ULP, lelang. Sedang dipelajari bareng BPKD," katanya.
 
Pastinya, 2015 program ini akan berjalan. Skema kerja sama government-to-government (G-to-G) ini akan dilanjutkan dengan kerja sama skema business-to-business (B-to-B). Skema B-to-B akan dilimpahkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI PD Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya.
 
"Jadi Pasar Jaya sama Dharma Jaya mengatur bisnis, pengembangannya dinas," ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov dki, rph

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top