Bisnis.com, DEPOK—Pemerhati perkotaan menilai Kota Depok potensial untuk dijadikan sebagai pusat bisnis dan perkantoran sebagai solusi menekan mobilitas penduduk megapolitan yang kerap memadati Jakarta.
Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sekaligus pengamat tata kota Emil Elstianto Dardak mengatakan dengan dibangunnya pusat bisnis dan perkantoran, warga Depok tidak perlu lagi bekerja di Jakarta.
“Depok sebetulnya bisa mencontoh Sudirman Central Business District (SCBD) yang berada di Jakarta. Nah, potensi ini besar sekali apabila dibangun di Depok,” ujarnya pada Bisnis.com, Selasa (20/1/2015).
Emil, yang juga anak dari mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, menuturkan kawasan Depok Baru yang berada di pusat kota dinilai cocok untuk dibangun central business district (CBD).
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar dengan adanya akses transportasi dan lahan yang cukup luas. Selain itu, infrastruktur di kawasan Depok Baru juga dinilai sangat mendukung dengan adanya beberapa akses told an jalan utama.
Dia memaparkan Depok sudah seharusnya menjadi kota megapolitan mandiri yang memiliki sentra bisnis untuk pengembangan ekonomi di daerah tersebut.
Selain itu, pengembangan sentra bisnis di Depok berpotensi menekan kemacetan yang terjadi di jalan Margonda. “Selama ini Margonda menjadi satu-satunya pusat niaga jasa di Depok yang berdampak pada kemacetan,” ujarnya.
Menurut Emil, konsep Depok CBD bisa dijalankan apabila ada kerja sama antara pihak pemerintah dan swasta. Sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Pemkot Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menggolkan wacana dan konsep tersebut.
“Respons dari legislatif dan eksekutif cukup positif. Konsep Depok CBD ini hanya tinggal mematangkan kajian dan meyakinkan investor saja,” ujarnya.
Dia memperkirakan kalkulasi biaya untuk pengembangan Depok CBD bisa mencapai angka triliunan. Kebutuhan pembenahan infrastruktur, bangunan, pembebasan lahan dan tata ruang dinilai akan memakan biaya tinggi.
“Selain punya keunggulan di sarana infrastruktur, Depok juga punya sumber daya manusia yang hebat, karena banyak lulusan perguruan tinggi mumpuni,” ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Babai Suhaimi menuturkan pengembangan Depok CBD dinilai akan menciptakan iklim investasi baru dan memajukan perekonomian warga Kota Depok.
Namun, dia memberi catatan agar persoalan infrastruktur di Depok terlebih dahulu harus selesai dibenahi untuk meyakinkan investor tertarik menanamkan modalnya di Depok.
Dia mengklaim, pihaknya telah memberi wewenang kepada dinas terkait untuk melakukan pelebaran jalan di kawasan Cinere dan Sawangan. Pelebaran jalan itu dinilai akan mempermudah akses transportasi di Depok.
“Oleh karena itu apabila persoalan infrastruktur sudah selesai, perekonomian di Depok akan lebih baik karena akses transportasinya juga akan lancar,” ujarnya.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Kania Parwanti menuturkan persoalan komponen tata ruang untuk pembangunan telah tertuang dalam peraturan daerah.
Dengan demikian, katanya, siapa pun yang ingin mendirikan bangunan di Kota Depok bisa merujuk pada aturan yang tertuang dalam Perda RTRW. “Jadi rencana tata ruang sudah ada dalam aturan tersebut,” ujarnya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan persoalan pembenahan infratruktur terutama jalan akan terus dibenahi hingga akhir masa jabatannya. “Semuanya, ya semua jalan akan dibenahi,” paparnya.
