Bisnis.com, JAKARTA — Electronic Pricing Road (ERP) berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk kemacetan dan pendanaan transportasi publik di Jakarta.
Dalam hal ini, pemerhati transportasi berpendapat bahwa Electronic Pricing Road (ERP) memiliki tiga kelebihan yakni bersifat adil dan transparan, fleksibel, serta memberikan manfaat fiskal.
Pemerhati transportasi Muhammad Akbar menjelaskan bahwa ERP bersifat adil dan transparan karena mengusung prinsip dasar yang sederhana.“Siapa yang menggunakan jalan, dia yang membayar. Setiap kendaraan yang melintasi kawasan ERP dikenakan tarif tertentu,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (15/6/2025).
ERP juga dikatakan memiliki sistem berbasis teknologi, menggunakan sensor dan kamera otomatis. Oleh karena itu, proses pencatatan dan penarikan tarif berlangsung secara objektif, akurat, dan tidak dapat dimanipulasi secara manual. Selain itu, sistem ERP disebut fleksibel karena tidak melarang kendaraan melintas secara mutlak.
“Pengendara tetap bisa melewati ruas jalan berbayar kapan saja, asalkan bersedia membayar tarif yang ditetapkan. Jadi, berbeda dengan sistem ganjil genap yang membatasi berdasarkan hari dan nomor plat, ERP memberikan pilihan,” jelasnya.
Kelebihan ketiga adalah manfaat fiskal. Menurutnya, pendapatan dari ERP dapat dimanfaatkan untuk memperluas layanan transportasi publik, mensubsidi tarif angkutan umum, serta memperbaiki infrastruktur jalan dan halte.
Baca Juga
Dengan begitu, dikatakan bahwa ERP tidak hanya membatasi kendaraan pribadi namun juga investasi untuk mobilitas Jakarta yang lebih baik.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan keinginannya untuk segera menerapkan electronic road pricing (ERP) di Jakarta. Namun menurutnya hal itu tidak dilakukan dalam waktu dekat.
Adapun Pramono menegaskan dana ERP akan digunakan untuk subsidi transportasi umum, bagi 15 warga Jakarta dan masyarakat Bodetabek. Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut menyatakan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan setelah jaringan Transjabodetabek rampung sepenuhnya.
“Ada syaratnya, ERP-nya saya jalankan. Parkirnya saya naikkan,” jelas Pramono ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu malam (26/5/2025).
Menurutnya, subsidi ini ditujukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk warga dari daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Depok.