Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati transportasi menganggap bahwa sistem Electronic Road Pricing (ERP) tidak bisa dicurangi seperti kebijakan sistem 3-in-1 maupun ganjil genap.
Pemerhati transportasi Muhammad Akbar mengatakan bahwa sistem ERP bersifat adil, transparan, fleksibel, serta memberikan manfaat fiskal yang nyata.
“Dari bebas menggunakan mobil pribadi kapan saja menjadi berpikir dua kali sebelum melintas di jalan padat, karena ada biaya yang harus ditanggung,” Muhammad dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/6/2025).
Menurutnya, sistem 3-in-1 justru melahirkan praktik joki untuk mengisi kursi kosong. Sementara itu, kebijakan ganjil genap yang sempat efektif di awal kini dinilai mulai kehilangan daya guna karena banyak yang mengakalinya.
“Entah dengan beli mobil kedua, pinjam plat nomor, atau bahkan memalsukan pelat,” tuturnya.
Dia juga menilai bahwa kedua kebijakan tersebut memiliki kelemahan yang cukup mendasar, yakni sistem yang kaku, tidak fleksibel terhadap situasi darurat, tidak adaptif terhadap variasi waktu dan rute perjalanan dan tidak menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membenahi sistem transportasi secara menyeluruh.
Baca Juga
Bukan Sistem Baru di Jakarta
Muhammad menjelaskan bahwa ERP bukanlah ide baru. Menurutnya, Jakarta telah merencanakan sistem ini sejak lebih dari 20 tahun yang lalu.
“Sayangnya, hingga kini penerapannya tak kunjung terlaksana. Berbagai kendala terus membayangi, mulai dari persoalan regulasi, kesiapan teknis, hingga kekhawatiran penolakan dari sebagian masyarakat,” jelasnya.
Padahal, lanjutnya, kota-kota besar seperti Singapura, London, dan Stockholm telah membuktikan efektivitas sistem ini dalam menekan kemacetan. Tata kelola lalu lintas di kota-kota tersebut juga dinilai menjadi lebih tertib dan efisien.
Dia mencontohkan Singapura yang tetap menerapkan sistem road pricing meskipun telah memiliki transportasi umum yang baik dan terintegrasi.
“Setiap pengendara yang melintasi kawasan padat pada jam-jam sibuk dikenakan biaya tambahan. Hasilnya? Lalu lintas menjadi lebih terkendali, dan masyarakat terdorong untuk benar-benar mempertimbangkan secara matang sebelum bepergian dengan mobil pribadi,” pungkasnya.