Bisnis.com, TANGSEL-Komunitas Siaga Bencana se Tangerang Selatan siap beraksi untuk menghadapi musibah banjir yang dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat terjadi pada musim hujan kali ini.
Untuk itu koordinasi terus dilakukan antar 5 komunitas yakni Komunitas Siaga Bencana (KSB) Pesona Serpong, Kayu Gede, Pondok Payung Mas, Kampung Bulak, dan Maharta Pondok Aren.
Andi Sulistiyono, Ketua KSB Pondok Payung Mas Ciputat, mengatakan komunitas yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel pada 14 Agustus 2014 itu terus berkoordinasi secara intensif.
“Namun, koodinasi yang terus dilakukan itu belum membuahkan program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena KSB itu sendiri belum memiliki ligalitas antara lain berupa Surat Keputusan dari BPBD,” katanya, Jumat (23/1/2015).
Menurutnya, bisa saja komunitas bekerja tanpa legalitas dari BPBD Tangsel dalam bentuk Surat Keputusan (SK) pembentukannya ketika terjadi bencana banjir, terutama di wilayah masing-masing dari 5 KSB tersebut.
Namun, lanjutnya, aktivitas sosial komunitas tersebut diperkirakan tidak bisa maksimal karena belum memiliki legalitas, disamping itu sejak BPBD Tangsel membentuk KSB tersebut belum disertai dengan langkah pembinaan.
“Sebab, pada awal pembentukan KSB oleh BPBD Tangsel itu kami berfikir mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab komunitas ini yang mencakup prabencana, saat bencana dan pasca bencana,” ujarnya.
Dia berharap BPBD Tangsel segera memfasilitasi pertemuan dengan seluruh pengurus dan anggota KSB untuk membahas mengenai legalitas, rencana kerja dan semua hal terkait dengan komunitas tersebut sebagai bentuk pembinaan.
Pembinaan itu sangat penting, lanjutnya, karena KSB ingin berperan nyata dalam ikut serta menanggulangi bencana sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat supaya bencana bisa dikurangi dan syukur-syukur dihilangkan.
“Jadi, tidak hanya siaga nungguin bencana datang, karena tidak ada KSB pun kami sudah siaga terhadap bencana tersebut,” ujarnya.
Andi mengungkapkan bahwa KSB memiliki struktur organisasi yang di dalamnya ada sekretaris dan bendahara, sesuai permintaan BPBD Tangsel, namun hingga kini belum berfungsi karena belum ada biaya operasional kesekretariatan.
