Bisnis.com, JAKARTA--Perseteruan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI terus bergejolak. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengklaim telah melaporkan ke Presiden Joko Widodo perihal efektivitas penggunaan e-budgeting untuk merangkai anggaran tahunan.
Menurutnya, Jokowi sempat mempertanyakan bantuan dana kepada Kabupaten Bogor yang sedianya digunakan untuk pembebasan lahan, namun dana sebesar Rp1 triliun yang diajukan itu tiba-tiba raib tak berbekas. Kala itu, Jokowi berencana membangun Waduk Ciawi.
"Saya sudah sampaikan ke beliau, dia menanyakan kenapa bantuan untuk Kabupaten Bogor untuk membebaskan tanah untuk Waduk Ciawi kok hilang gitu lo. Saya bilang, ini pembahasan di DPRD yang bisa jadi masalah," katanya usai menghadiri Acara Optimalisasi Kinerja Pengelola Program KB untuk Mewujudkan Jakarta Baru yang Sejahtera, di Graha Auditorium BKKBN, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Ahok berpendapat program e-budgeting yang dicanangkan sejak era Jokowi memimpin Ibu Kota merupakan langkah tepat untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Jakarta diharapkan menjadi model pemanfaatan e-budgeting dalam penyusunan anggaran.
Mantan Bupati Belitung Timur ini berharap program e-budgeting bisa berjalan secara nasional. Pengawasan pengajuan APBD di tingkat bupati dan gubernur bisa langsung terkontrol oleh pimpinan negara.
"Kamu bisa bayangkan kalau Pak Jokowi bisa membuat model contoh e-budgeting di Jakarta, maka seluruh Indonesia, APBD itu pakai e-budgeting. Presiden bisa lock semua, jadi ada bupati dan gubernur yang ngeluarin duit tidak masuk akal, Pak Presiden bisa lock lho," katanya.
Kisruh DPRD DKI dan Basuki diawali dengan temuan usulan kegiatan oleh DPRD untuk APBD 2015. Ahok menemukan anggaran siluman sebesar Rp8,8 triliun.
Sementara itu, Waki Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menganggap program e-budgeting salah kaprah dalam penerapannya. Menurutnya, e-budgeting digunakan setelah APBD ketok palu. DPRD DKI juga mempermasalahkan serapan APBD 2014 yang hanya mencapai Rp43,4 triliun dari Rp72,9 triliun.
"Setelah disahkan oleh dewan disepakati bersama, disitu baru input e-budgeting. Kalau ini, dia e-budgeting jauh-jauh hari. Kalau dibahas percuma dong, enggak bisa diganti. Kalau ada hal-hal yang dianggap urgent, bagaimana? Kan dia bohongi kita," ujar Taufik.
