Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakini e-budgeting sangat bermanfaat dalam menyusun APBD. Hal ini dibuktikan pada saat pengajuan anggaran oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan program pada APBD 2015.
Sekretaris Daerah Saefullah mengklaim program e-budgeting berhasil menyeleksi dan menghapuskan program usulan SKPD yang tidak efisien. Program e-budgeting berhasil membuat anggaran yang diajukan hemat Rp4 triliun.
"E-budgeting ini bagus lho, ternyata dari sistem yang kita tarik, ada efisiensi sampai Rp4 triliun lho," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Dia mencontohkan e-budgeting telah menghapus pengajuan nomenklatur pembinaan guru matematika tingkat SMP dimana program terdebut diajukan sebesar Rp200 juta. Pemprov DKI mengikrarkan agar penggunaan anggaran berdasarkan orientasi kebutuhan, jadi diharapkan tidak ada pembulatan nominal.
Selain itu, e-budgeting diyakini mampu menghilangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Transparasi dan akuntabilitas implementasi APBD DKI mampu menjadi model yang bisa sebagai acuan bagi wilayah lain di Indonesia.
"Jadi kalau berdasarkan e-budgeting itu, pertanggungjawabannya akuntabilitasnya sangat oke, alat kontrolnya juga sangat oke. SKPD bikin SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sangat akurat," ucap Saefullah.
