Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonny Moenek berharap masalah rumah tangga daerah yang menimpa Pemprov DKI Jakarta bisa terselesaikan dengan membangun komunikasi.
Persamaan persepsi dinilainya menjadi poin penting sebagai langkah percepatan kesepahan substansi yang terdapat pada APBD 2015. APBD DKI tahun ini sudah disepakati dalam paripurna pada 27 Januari 2015. Artinya, Gubernur dan DPRD telah sepakat dengan susunan materi substansi APBD.
"Mbok ini rembug yo dirembug. Ini pemerintahan, pemerintahan bukan tidak ada solusi, gunakan mediasi.Kami akan mengawal, menjaga, dan menghormati dinamika, tapi juga fokus bekerja supaya APBD dapat dan ada persamaan persepsi," ujarnya dalam acara diskusi bertajuk Kemelut APBD DKI Jakarta Berujung Kemana? di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Dia berjanji akan mengadakan dialog komunikasi dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan anggota legislatif. Menurutnya, langkah itu bisa menemukan substansi APBD yang masing-masing memiliki klaim tersendiri.
Pria yang akrab disapa Donny itu berujar permasalahan substansi bukan pada alat yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran, yaotu e-budgeting. Namun, ini menyangkut komitmen dan persamaan persepsi.
"Bukan e-budgeting. Persoalannya membangun komitmen bersama dan bagaimana menyamakan persepsi," katanya.
Kemelut ini berawal dari draft APBD DKI yang telah disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif kemudian dikirim ke Kemendagri. Namun, pada akhirnya, DPD menyampaikan surat keberatan atas APBD DKI yang telah dibahas dan disepakati bersama.
"Kalau memang enggak setuju dari awal ngomong saja, jangan disetujui. Ngapain disetujui bersama, tapi kemudian DPRD memunculkan surat keberatan," ujarnya.
