Bisnis.com, JAKARTA— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan ada permainan angka pada sejumlah kegiatan di APBD 2015 oleh DPRD.
SIMAK: Cerita Lurah di Jakarta yang Hanya Terima Gaji Pokok
Menurutnya, ada beberapa poin kegiatan yang belum diisi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun muncul dalam rapat paripurna. Tak tanggung-tanggung, dana siluman itu mencapai Rp12,1 triliun.
"Kita sudah temukan kok ada persoalan yang tidak diisi oleh SKPD, tiba-tiba diperbaiki diisi oleh enggak tahu siapa, dikirim sebundel dari DPRD," katanya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/2/2015).
Ahok mempertanyakan keluarnya setumpuk kertas yang bukan diisi oleh SKPD pada rapat paripurna 27 Januari 2015. Menurutnya, keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) sudah jelas soal DPRD yang membatalkan kewenangan DPRD dalam pembahasan APBD secara rinci hingga ke tingkat tiga dan belanja (satuan tiga).
Bukti Kuat
Ahok mengakui memiliki bukti kuat mengenai pemotongan anggaran yang terdapat pada 7.000 lebih kegiatan SKPD. Bahkan, pemotongan itu mencapai 10% sampai 15%.
"MK sudah putuskan, jangankan ngisi, ngurusin lembar ketiga DPRD saja nggak boleh kok. Kalau mereka anggap itu haknya dia, sejak kapan DPRD ngisi nyusun APBD. Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10%," ujarnya.
Ahok mengatakan otak-atik dana itu sudah menjadi rutinitas DPRD pada setiap pembahasan APBD. Titip-menitip nominal anggaran untuk dimuat dalam dalam draf juga sering dilakukan. Untuk menghilangkan kongkalikong itu, e-budgeting merupakan solusi tepat sebagai transparasi penyusunan anggaran.
"Yang penting transparansi saja. Makanya salah satu yang kita lakukan e-budgeting. E-budgeting termasuk non-cash transaksi. Jadi dengan transparansi dan cash management system kita bisa monitor semua transaksi uang kita dengan baik.," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
