Bisnis.com, JAKARTA-- Sekitar 100 lebih orang dari Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) memadati depan Gedung DPRD DKI, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015). Mereka meyatakan dukungan terhadap penggunaan hak angket DPRD untuk menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dalam orasinya, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Ashraf Ali turut menyatakan hak angket merupakan bentuk kepedulian DPRD dalam mewujudkan harapan bagi Ibu Kota. Rapat paripurna yang digelar siang ini (26/2/2016) turut membahas pembentukan panitia hak angket.
"Semata-mata DPRD adalah bertugas dan bekerja untuk kepentingan rakyat Jakarta. Apa yang diputuskan DPRD adalah bagian dari harapan Jakarta," ujarnya saat berorasi dengan GMJ, di depan Gedung DPRD DKI.
Kejadian tersebut sempat diamankan oleh 90 anggota polisi dari Polda Metro Jaya yang telah siaga sejak pagi hari. Ashraf yang juga sebagai Dewan Penasehat Fraksi Golkar ini menyatakan kesiapan dari panitia hak angket untuk bekerja menganalisis dan mengevaluasi kebijakan gubernur terkait APBD.
"Dalam pembahasannya nanti, paripurna berisi pembentukan pansus yang akan bekerja menganalisa dan mengevaluasi," lanjutnya.
Panitia hak angket terdiri dari 33 orang anggota yang pemilihannya diserahkan ke masing-masing fraksi. Mereka akan bekerja selama 60 hari untuk menyelidiki kebijakan gubernur yang dianggap menyalahi aturan.
Pemprov DKI mengirimkan draf APBD senilai Rp73,08 triliun ke Kementerian Dalam Negeti. Menurut anggota DPR DKI, draf itu isinya tidak sesuai dengan yang dibahas pada rapat paripurna pengesahan APBD 2015.
Ahok ngotot mempertahankan draf APBD versi e-budgeting semata-mata untuk mengamankan anggaran tahunan Ibu Kota tersebut. Pihaknya telah menemukan indikasi anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun pada draf APBD versi paripurna yang dibahas dengan DPRD.
