Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hak Angket Bergulir, Wagub Djarot Urus Proyek Terowongan

Bola panas hak angket terus bergulir, namun hari ini (27/2/2015), Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidaya memilih untuk berfokus kerja dan berdialog dengan PT Antaredja Mulia Jaya penggarapan Jakarta Integrated Tunnel (JIT). Proyek terowongan yang terintegrasi dengan jalan tol dan sistem pengendali banjir ini diyakininya tidak akan bernasib sama dengan monorail. Menurutnya, Jakarta telah kronis terkait kemacetan dan banjir sehingga diperlukan terobosan dan lompatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat/Antara
Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat/Antara
Bisnis.com, JAKARTA - Bola panas hak angket terus bergulir, tetapi Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat memilih untuk fokus kerja dan berdialog dengan PT Antaredja Mulia Jaya penggarapan Jakarta Integrated Tunnel (JIT).
 
Proyek terowongan yang terintegrasi dengan jalan tol dan sistem pengendali banjir ini diyakininya tidak akan bernasib sama dengan monorail.
 
Menurutnya, Jakarta telah kronis terkait kemacetan dan banjir sehingga diperlukan terobosan dan lompatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 
"Selama ini, itu feasible. Sudah ada di negara lain, teknologi itu sudah ada 10 tahun lalu. Sudah di Malaysia, Inggris, Jerman, dan Tiongkok. Tapi kita tidak punya keberanian," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
 
Proyek ini memiliki desain terowongan dengan panjang 12 km dan lebar 12 m ini dan dianggap ampuh mengentaskan beban Ibu Kota. Tunnel ini memiliki empat fungsi yaitu sebagai lalu lintas kendaraan, pengendalian banjir, menambah pasokan air baku dan listrik.
 
Terowongan tol banjir terpadu ini dibangun di bawah Jalan Raya Pasar Minggu sampai Manggarai dan Ulujami ke Tanah Abang.
 
Jalan tol akan memanjang sekitar 9 km yaitu ruas Pasar Minggu-Casablanca yang termasuk satu dari enam ruas tol dalam kota.
 
Mantan Wali Kota Blitar ini yakin terowongan terintegrasi ini layak dengan kondisi Jakarta. Terlebih, pihak swasta berani menuntaskan proyek ini hingga selesai. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun dan belum dimulai karena menunggu payung hukum.
 
"Kalau memang feasible, setuju. Why not? Pak Gubernur sudah saya kasih informasi kalau betul-betul layak dan bisa dipertanggungjawabkan dan mereka berani menanggung satu syarat pokok bahwa harus tuntas. Kenapa tidak?," katanya.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper