Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK VS DPRD DKI: Ahok Merasa Difitnah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah mengusulkan program pembuatan buku trilogi mengenai dirinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) berjalan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas hak angket yang akan diajukan DPRD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2). Hak Angket DPRD tersebut muncul saat Gubernur DKI menemukan dana sebesar Rp 12,1 triliun yang masuk dalam APBD DKI 2015/Antara
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) berjalan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas hak angket yang akan diajukan DPRD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2). Hak Angket DPRD tersebut muncul saat Gubernur DKI menemukan dana sebesar Rp 12,1 triliun yang masuk dalam APBD DKI 2015/Antara

Bisnis.com, JAKARTA— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  membantah mengusulkan program pembuatan buku trilogi mengenai dirinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

Program tersebut tercantum dalam APBD yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

"Ini fitnah, saya kaget. Gila, saya masih mampu membuat buku sendiri," kata Ahok di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).

Program tersebut ditemukan pada pos anggaran Dinas Pendidikan melalui pembahasan Komisi Kesejahteraan Rakyat (Komisi E) DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ahok, program tersebut muncul setelah rancangan Peraturan Daerah APBD 2015 disahkan pada 27 Januari 2015 lalu. Setelah pembahasan antara Pemerintah DKI dan DPRD, pagu anggaran bagi Komisi E juga meningkat menjadi Rp14,3 triliun dari Rp9,7 triliun.

Ahok menjelaskan anggaran siluman yang muncul secara tiba-tiba bukan baru kali ini terjadi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berturut-turut menemukan anggaran proyek fiktif pada APBD 2013 dan 2014.

Hindari Siluman

Untuk itu, tahun ini Ahok berkukuh menerapkan sistem penyusunan anggaran secara elektronik (e-budgeting) guna menghindari anggaran siluman.

"Kami sudah meminta BPKP menginvestigasi kerugian negara pada APBD tahun lalu," kata Ahok.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa mengatakan proyek pengadaan buku trilogi Ahok tak pernah dibahas dalam rapat komisi. Dia mengklaim komisinya juga tak pernah mengusulkan program tersebut.

"Saya selalu hadir dalam rapat, tak ada pembahasan buku trilogi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper