AHOK VS DPRD DKI: Waduh, Ahok Kena Senjata Makan Tuan

Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru membongkar pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp 330 miliar.
Newswire | 02 Maret 2015 11:16 WIB
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) memberikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas hak angket yang akan diajukan DPRD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2). Hak Angket DPRD tersebut muncul saat Gubernur DKI menemukan dana sebesar Rp 12,1 triliun yang masuk dalam APBD DKI 2015. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru membongkar pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp 330 miliar.

Menurut dia, seharusnya Ahok telah mengetahui adanya anggaran ganjil tersebut dan segera melaporkannya pada saat itu.

"Publik akan bertanya-tanya kenapa Ahok baru melaporkan anggaran pengadaan UPS sekarang," kata Uchok , Senin (2/3/2015).

Uchok menjelaskan Ahok ikut bertanggung jawab atas pengadaan UPS, karena dia turut menyusun dan menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI pada 2014.

"Ini seperti senjata makan tuan," ujarnya

Pengadaan UPS terjadi ketika Lasro Marbun menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut masuk pada saat APBD perubahan 2014. Pengadaan UPS tersebut masuk melalui Suku Dinas Pendidikan Menengah di setiap wilayah DKI.

Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Jakarta Barat Cedarkuine mengatakan tak pernah diajak berkoordinasi ihwal pengadaan UPS dengan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Dia juga mengatakan tak tahu alasan sekolahnya menjadi salah satu penerima UPS.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Wakil Kepala SMA Negeri 78 Jakarta Barat Sumarna. Menurut dia, UPS bukan kebutuhan mendesak.

Uchok menganggap langkah Ahok yang baru membeberkan adanya pengadaan UPS pada masyarakat kurang strategis dalam pemberantasan korupsi. Penyebabnya, Ahok terlambat merespons kejanggalan dalam penganggaran tersebut.

Dia mengatakan Ahok juga akan dikejar oleh penyidik komisi antirasuah jika pernyataannya didalami oleh KPK.

Sumber : Tempo.co

Tag : Ahok VS DPRD
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top