Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melapor ke KPK mengenai temuan anggaran siluman pada APBD dalam kurun tiga tahun terakhir, Jumat (27/2/2015). Dia mengklaim jika pengusutan oknum atas pelaku mark-up anggaran dapat ditemukan, maka ini menjadi ketakutan bagi seluruh Indonesia.
Menurutnya, sistem e-budgeting dalam penyusunan anggaran tahunan daerah akan diterapkan secara nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, oknum tidak bisa melakukan otak-atik angka dalam penyusunan APBD.
“Ini akan memberi dampak pada seluruh Indonesia. Sistem enggak bisa lagi oknum DPRD main ketik-ketik, masukin sendiri,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3/2015).
Mantan Bupati Belitung ini mengaku bahwa pengusutan anggaran siluman ingin dilakukannya sejak 2012. Ahok mengatakan saat Presiden Jokowi masih mengemban amanat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mengingatkan secara politis posisi pimpinan Ibu Kota tidak disokong dukungan baik dari kepresidenan, Kejaksaan Agung, kepolisian maupun Kementerian Dalam Negeri.
Ahok menceritakan, kala itu Jokowi meminta agar pengusutan anggaran siluman yang terjadi diusut saat Mantan Wali Kota Surakarta itu telah menjabat sebagai pimpinan tertinggi negara. Saat ini merupakan waktu yang tepat.
“Masa DKI puluhan tahun enggak ada harga satuan. Waktu itu, Pak Jokowi nasihatin saya bahwa Presiden bukan orang kita, Kejagung dan Kapolri bukan orang kita, mendagri bukan orang kita, mensesneg dan menseskab bukan orang kita. Apa kita lapor bisa jalan atau enggak, makanya beliau bilang tunggu saya di sana [Istana] dulu,” katanya.
