AHOK VS DPRD: KPPOD Ingatkan Kepentingan Publik Jangan Terabaikan

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menuturkan perlunya kedewasaan dan kematangan dalam menjalani proses pelaksanaan pemerintahan yang sudah otonom. Termasuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Veronika Yasinta | 02 Maret 2015 23:47 WIB
Rapat DPRD DKI Jakarta - Beritajakarta.com

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah meminta kedewasaan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI dalam menyikapi segala perbedaan demi kelangsungan pembangunan Ibu Kota.

"Jika hak angket terus bergulir, perhatian dan energi eksekutif dan legislatif akan tersita banyak. Akhirnya kepentingan publik terabaikan," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng.

Menurutnya, otonomi daerah memang memberi kekuasaan luas kepada pemerintah daerah terutama kepala daerah dan DPRD. Namun penggunaan hak itu tetap memerlukan kedewasaan dan kematangan.

"Perlu ada komunikasi politik yang terbuka dan jujur".

Dia menilai DPRD DKI telah melanggar haknya karena turut serta dalam pembahasan satuan ketiga penyusunan APBD. Padahal Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kewenangan DPR dan DPRD dalam pembahasan APBN/APBD hingga ke tingkat tiga dan belanja (satuan tiga).

Dia mendesak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusut tuntas manipulasi anggaran baik pada ranah legislatif yang dipegang badan anggaran DPRD maupun ranah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

“UPS [uninterruptible power supply] ini sudah kesatuan ketiga. Ini bukan urusannya DPRD, bukan ranah legislatif tapi eksekutif. Karena itu penting sekali bagi Ahok untuk menyelidiki benar apakah ini memang permainan DPRD khususnya banggar atau ada bawahannya dia, SKPD yang ikut bermain,” katanya.

Tag : ahok, apbd
Editor : Yusran Yunus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top