Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK vs DPRD: Ahok Sukses, Anggota Dewan Panik dan Sarkastik

Sikap berani Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama melawan anggota DPRD ternyata banyak mendapatkan dukungan. Bahkan dianggap berhasil dan membuat anggota DPRD di ibu kota Indonesia ini menjadi panik.
Warga dengan membawa topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3)./Antara
Warga dengan membawa topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Sikap berani Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama melawan anggota DPRD ternyata banyak mendapatkan dukungan. Bahkan dianggap berhasil dan membuat anggota DPRD di ibu kota  Indonesia ini menjadi panik.

Setidaknya hal itu diakui  olej Direktur Ekskutif Indostrategi Andar Nubowo, Sabtu (7/3/2015). Menurut dia,  Gubernur  DKI  sukses membuat kalangan DPRD DKI Jakarta tampak panik menyoal polemik dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Tampak sekali, Ahok berhasil membuat anggota DPRD panik dan meradang. Akhirnya, Ahok diserang dari sudut etika," kata Andar di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).

Andar menilai, apabila DPRD DKI Jakarta bisa fokus pada substansi masalah,maka kemungkinan besar masalah tidak akan besar seperti sekarang ini.

Menurut Andar, insiden keributan yang terjadi dalam proses mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) terhadap Ahok dengan DPRD DKI Jakarta sebenarnya sebagai upaya Ahok "memancing", siapa sebenarnya aktor di balik "dana siluman" Rp12, 1 triliun. Dalam peristiwa itu, kata Andar, terlihat jelas kepanikan yang sedang meliputi DPRD DKI Jakarta.

"Kepanikan ini justru menjadi bumerang. Alih-alih ingin menuding Ahok melanggar sisi etika publik, tapi publik justru menilai DPRD melakukan tindakan sarkastik," kata dia.

Andar menilai saat ini pendekatan hukum harus dilibatkan. KPK dan Kejaksaan Agung harus segera menindaklanjuti laporan dugaan "dana siluman" tersebut, karena pendekatan hukum dinilai akan jauh lebih ampun ketimbang menggunakan pendekatan politik atau etik.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Martin Sihombing
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper