Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PDIP DKI Jakarta adalah satu-satunya fraksi yang mengusulkan nama Heru Budi Hartono untuk kembali menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Usulan nama Heru disampaikan dalam rapat pembahasan nama calon Pj Gubernur Jakarta hari ini, Jumat (13/9/2024) di Ruang Serbaguna DPRD DKI Jakarta.
“Kami dari Fraksi PDIP mendukung Bapak Heru Budi Hartono, Sekda DKI Joko Agus Setyono, dan Bapak Marullah Matali,” ujar Rio Dwi Sambodo.
Rio mengungkapkan alasan PDIP mengusung tiga nama tersebut dikarenakan pihaknya melihat rasionalisasi dan objektivitas yang ada pada ketiga sosok tersebut.
“Kita melihat rasionalisasi objektivitas. Sesuatu yang realistis bahwa ada aspek kepentingan, kebutuhan. Secara objektif tentang keberlanjutan,” tuturnya.
Kemudian mereka, lanjut Rio, memiliki interaksi pengelolaan pembangunan, karena nantinya perlu pengelolaan pembahasan APBD 2025.
Baca Juga
“Makanya tiga ini nama yang kita usulkan. Itu nama-nama yang memiliki kategorisasi, kriteria, dan definisi sosok, itu yang nggak jauh berbeda. Kita bukan menegasikan atau mengabaikan kapasitas rekan-rekan yang di luar itu, tapi dalam konteks tiga aspek itu rasanya sesuai dengan yang kita usulkan,” lanjut dia.
Sebelumnya, fraksi PSI dan PKS mulanya juga akan mengusulkan nama Heru Budi, tetapi kedua fraksi tersebut sama-sama tidak menyebutkan nama Heru saat rapat.
Menanggapi hal tersebut, Rio berpendapat fenomena tersebut merupakan hal dinamis dalam dunia perpolitikan.
Namun demikian, dirinya merasa bahwa tiga usulan nama yang terpilih untuk diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut terasa ‘seragam’ dan asing.
“Tapi kan satu seragam dan namanya bisa dibilang asing karena nggak ada yang pernah muncul sebelumnya. Soal asing atau nggak asing, soal apapun, saya rasa rekan-rekan atau publik akan menilai ya,” pungkas Rio.
Untuk diketahui, berdasarkan rapat DPRD DKI Jakarta hari ini, nama Teguh Setyabudi, Akmal Malik, dan Tomsi Tohir Balaw terpilih untuk diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
