Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK vs DPRD, PT Karunia Lautan Bantah Disebut Perusahaan Arisan

Direktur PT Karunia Lautan Semesta Alam (KLSA), Slamet Riyanto membantah perusahaanya disebut pemenang proyek arisan seperti yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Suasana rapat Fasilitasi, Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3)/Antara
Suasana rapat Fasilitasi, Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3)/Antara
Bisnis.com, BOGOR - Direktur PT Karunia Lautan Semesta Alam (KLSA), Slamet Riyanto membantah perusahaanya disebut pemenang proyek arisan seperti yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
 
PT KLSA seperti disebutkan LPSE Jakarta memenangkan tender tersebut sekitar Rp5,8 miliar untuk pengadaan proyek uninterruptible power supply (UPS) SMKN 31 DKI Jakarta pada tahun lalu.
 
Slamet mengklaim pihaknya murni melakukan proses lelang tender proyek tersebut seperti yang dipersyaratkan LPSE Jakarta.
 
"Saya gak ngerti maksudnya arisan. Saya ikut lelang sendiri," ujarnya ketika dihubungi Bisnis.com, Senin (9/3/2015).
 
Saat dihubungi, Slamet mengatakan sedang di luar kota. Dia mengaku sedang menggarap sebuah proyek kontruksi. Alamat PT KLSA berlokasi di Bukit Cimanggu Villa Blok G1 No. 3 Kota Bogor.
 
Bisnis.com menelusuri alamat tersebut. Sebuah bangunan yang didaulat sebagai kantor itu memiliki gerbang terbuat dari kayu yang cukup kuat. Halaman di dalamnya cukup luas. Terdapat sekitar delapan kolam ikan berukuran sederhana. Tampak juga beberapa meter lahan kosong di areal kantor itu.
 
Dari pantauan, alamat perusahaan tersebut memang mirip sebuah kantor. Ada beberapa mobil terparkir. Sejumlah di halamannya terdapat kabel tergulung dalam rol berukuran besar. Ada sebuah tiang berisi bendera merah putih berkibar tepat di depan kantor tersebut.
 
Ahok sebelumnya menuding bahwa pemenang proyek tender tersebut berasal dari satu perusahaan keluarga yang pemenangnya bergiliran. Dugaan itu, kata Ahok diperkuat oleh temuan sama yang diungkap ICW.
 
Slamet menambahkan, pihaknya juga membantah apabila perusahaanya beralamat fiktif. "Silahkan cek ke kantor. Tidak ada itu kantor fiktif," paparnya.
 
Seperti diketahui, proyek pasokan daya bebas gangguan itu menggunakan dana APBD 2014 yang diduga menghabiskan Rp330 miliar dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar tiap unitnya.
 
Ahok menduga terdapat praktik pemborosan uang rakyat oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyebut ada praktik dana siluman dalam proyek itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Miftahul Khoer

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper