Bisnis.com, JAKARTA--Dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri tentang APBD DKI 2015 menyebutkan adanya pengadaan penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI senilai Rp1,518 miliar. Alat berupa uninterruptible power supply ini sudah dihapuskan sejak Jumat (13/3/2015).
Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono menuturkan sebelumnya pihaknya menganggarkan Rp1,518 miliar tersebut untuk pengadaan UPS di lima wilayah kota administratif dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
"Rp 1,5 miliar itu saya beli di lima wilayah sama kabupaten Kepulauan Seribu, saya sudah matikan, karena kalimatnya saya takut diperiksa UPS. Ini saya sudah batalin per tanggal 13 Maret, saya enggak jadi beli," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Menurutnya, pengalokasian pengadaan alat itu dikarenakan server UPS yang dimiliki sekarang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Sehingga, dia berniat untuk menganggarkan Rp250 juta per wilayah untuk membeli UPS kualitas terbaik. UPS ini padahal, bagi Heru, sangat penting untuk menjaga kestabilan power elektronik.
"Tapi saya mau server itu ada di lima wilayah saya, supaya stabil untuk merekam data juga. Bukan UPS kayak di sekolah. UPS saya bisa menyimpan sebagian data penting juga," katanya.
Sebelumnya, pengadaan UPS bernilai fantastis menjadi temuan anggaran fiktif oleh Pemprov DKI. Bahkan, tiap sekolah mendapatkan UPS bernilai miliaran rupiah.
