Bisnis.com, JAKARTA--Evaluasi pegawai negeri sipil (PNS) DKI masih menggunakan sistem manual akibat anggaran pendapatan dan belanja daerah 2015 belum disahkan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan sistem penilaian berbasis kinerja belum berjalan karena APBD DKI 2015 belum disahkan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan sistem penilaian berbasis kinerja belum berjalan karena APBD DKI 2015 belum disahkan.
Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan masih menggunakan sistem lama yaitu berdasarkan kehadiran.
"[Evaluasi berdasarkan] absensi soalnya kalau kinerja belum jalan ya karena APBD-nya juga belum disahkan," ujarnya di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).
"[Evaluasi berdasarkan] absensi soalnya kalau kinerja belum jalan ya karena APBD-nya juga belum disahkan," ujarnya di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).
Dengan demikian, dia menilai evaluasi berbasis kinerja baru bisa dilakukan pada April saat APBD telah disahkan.
Adapun, dengan sistem remunerasi baru DKI menganggarkan Rp19 triliun untuk gaji dan tunjangan. Namun, poin belanja pegawai adalah salah satu catatan dari Kementerian Dalam Negeri yang harus disesuaikan.
"Nanti kita lihat melalui absensinya. Nanti April [mulai]," katanya.
Seperti diketahui, sebanyak 6.506 PNS dilantik pada Jumat (2/1/2015) di Monumen Nasional (Monas) terdiri dari 5.521 pegawai yang menempati jabatan eselon IV, 890 pegawai menempati jabatan eselon III, dan 95 pegawai menempati jabatan eselon II. Untuk jabatan eselon II, sebanyak 28 dari 95 pegawai yang akan dilantik merupakan wajah baru.
