Bisnis.com, Jakarta--Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama optimistis penyusunan anggaran bisa dilakukan menggunakan e-budgeting hingga masa mendatang.
Namun, hal tersebut bergantung pada DPRD agar APBD DKI tidak memunculkan keributan setiap awal tahun menjelang pengesahan anggaran.
Menurutnya, DPRD DKI harus mulai mendampingi penyusunan dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) tingkat kelurahan hingga kecamatan, sehingga didapati hasil yang akurat berdasarkan kajian dari dua belah pihak yakni eksekutif dan legislatif sehingga tidak ada dana titipan melainkan berdasarkan usulan masyarakat.
"Tergantung, kalau yang memang salah minum obat lebih banyak, ya pasti ribut lagi. Kita sudah mulai di Musrembang. Jadi elektronik Musrembang ini, DPRD mesti ikut dari tingkat kelurahan, jadi usulan masyarakat apa masukin, sampai di kecamatan, lalu kita cocokin nih," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Konsep selanjutnya yang bakal diusung adalah elektronik musrembang dengan menggabungkan smartcity yang terintegrasi e-budgeting. Artinya, laporan kebutuhan warga pada smartcity akan terlihat dan menjadi usulan untuk penyusunan anggaran dengan e-budgeting.
"Di smartcity khusus e-musrembang, nanti kita gabungkan dengan e-budgeting nanti bisa keliatan tuh, proyek ini berapa duit, masuk akal enggak," kata Ahok, sapaan akrab Basuki.
