Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Komite Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta rawan disusupi kepentingan politis terkait hak angket.
"Semua kemungkinan jelang paripurna angket bisa saja terjadi. Anggota Dewan sangat rawan 'masuk angin'," ujar Syamsuddin, Kamis (2/4/2015).
Menurutnya, semua elemen masyarakat Jakarta wajib melakukan pengawasan yang ekstra terutama jelang paripurna persetujuan hasil kerja pansus hak angket DPRD.
Sebab hak angket dapat dimanfaatkan oleh partai-partai politik tertentu dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Syamsuddin mengecam kinerja panitia khusus angket yang tak melakukan penyidikan dengan cara yang benar.
Hak angket yang ditujukan kepada Gubernur Ahok, kata Syamsuddin, berubah menjadi bola liar dan berpotensi dimanfaatkan siapapun. Dia mencurigai berbagai rapat tertutup termasuk rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Bayangin rapat Bamus saja harus digelar dengan tertutup. Bamus itu agendanya hanya penentuan jadwal paripurna. Sudah tidak ada lagi substansi pembahasan di sana," ujar Syamsuddin.
Ingatkan Ahok
Terlebih, kata Syamsuddin, sebelumnya Bamus sudah menyelenggarakan rapat penentuan jadwal untuk penyampaian LKPJ Gubernur DKI untuk tahun 2014 yang dilaksanakan terbuka. Dia mengingatkan Ahok soal anggota Dewan yang selama ini terlihat berpihak pada dia.
"Tak ada jaminan anggota DPRD yang selama ini berpihak kepada Ahok akan tetap konsisten menolak hak angket dalam sidang paripurna nanti," katanya.
Syamsuddin yakin fraksi pendukung hak angket terus bergerilya untuk meyakinkan anggota lain untuk memuluskan paripurna nanti.
"Jeda waktu dari pelaporan hasil kerja pansus angket untuk diajukan ke paripurna relatif terbuka lebar untuk membangun komunikasi termasuk upaya deal-deal politik bagi DPRD," ujarnya.
Dia meminta masyarakat dipenuhi haknya untuk mengetahui argumentasi politik dari setiap wakil atas sikap politik dalam paripurna nanti.
Hak angket digulerkan Dewan sehubungan dengan kisruh pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Perusabahan DKI 2105. Pembahasan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD mengalami kebuntuan.
Kini, nasib APBD DKI berada di tangan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan penggunaan pagu APBD DKI 2014, yang diproyeksikan terbit sebelum tanggal 10 April mendatang.
