Bisnis.com, JAKARTA - Tudingan RAPBD 2015 tak pro rakyat membuat Heru Budi Santoso Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah angkat bicara (8/4/2015). Menurut Heru tudingan tersebut dipandangnya sebagai salah tafsir bahwa belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipandang terlalu besar.
Heru menyatakan RAPBD 2015 yang dipandang tak pro rakyat oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPRD DKI Jakarta sudah dievaluasi.
"Jadi yang dikatakan terlalu besar adalah belanja pegawai kami, padahal belanja pegawai isinya gaji, dan ini tidak bisa dibandingkan besarannya dengan biaya lain,"papar Heru.
Heru menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menghabiskan belanja pegawai lebih dari 30%.
"Kami sudah mengoreksi itu jika dibandingkan dengan belanja modal. Kami sudah menaikkan besar belanja modal di sektor sarana dan prasarana," ujarnya.
Heru menilai seharusnya biaya sarana dan prasarana digabungkan dalam belanja modal. Heru menyebutkan beberapa rincian belanja yang bisa digabung antara lain belanja modal untuk pembangunan sekolah dari sektor pendidikan, pembangunan jalan dari sektor infrastruktur. Heru menyayangkan selama ini kacamata pengukurannya adalah belanja pegawai berbanding belanja modal yang keduanya tidak bisa apple to apple.
"Belanja pegawai kami hanya 20%, sisanya kami pakai belanja modal 70% untuk kesehatan dan pendidikan," tambah Heru kepada awak media.
Heru menyatakan angka belanja pegawai yang besar karena BPKD sudah memperbesar nominal belanja pegawai sesuai jumla semua jumlah pegawai negeri sipil dan guru penerima tunjangan kinerja daerah (TKD).
