Bisnis.com, TANGERANG— Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar aparatur Pemerintah Provinsi Banten sampai ke tingkat kabupaten dan kota tak bisa menolak sinergi dengan wilayah sekitar, seperti DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memuluskan berbagai program konektivitas antara Banten dengan wilayah penyangga Ibu Kota lainnya. Daerah terdekat yang bertalian erat dengan provinsi ini adalah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
“Ada konektivitas yang harus dibangun, Banten tidak bisa membangn sendiri tanpa bersentuhan dengan Jabar, Lampung, dan DKI,” ujar Tjahjo di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Banten, di Tangerang, Senin (20/4/2015).
Tumpang Tindih
Selain sinergi dengan provinsi lain, internal Banten sendiripun diharapkan tidak saling tumpang tindih. Dalam hal ini Tjahjo merujuk kepada antarpemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan kebawahnya. Kota dan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, dan yang lain tidak bisa jalan sendirian.
Ketidakkompakan tidak hanya membuat program pembangunan daerah berjalan lambat, tetapi juga menyuburkan korupsi. Potret korupsi dalam APBD secara umum berupa penyimpangan penerapan anggaran yang ditetapkan.
Sebagai contoh di dalam belanja barang dan jasa prosedur pengadaannya menyimpang. Untuk hibah dan dana bansos peruntukkannya digelapkan bahkan fiktif. Selain itu juga memperlebar celah penyalahgunaan perizinan dan manipulasi data oleh pemerintah daerah bahkan penyelewenangan setoran pajak.
“Contohnya bansos, ini harus transparan. Jangan sampai dalam waktu lima tahun daftar penerimanya itu-itu saja tapi anggarannya makin betambah,” tutur Tjahjo.
