Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menekan kebocoran pemasukkan, pengeluaran, pembiayaan pajak Pemerintah Provinsi DKI memutuskan untuk mengakomodir sistem online baru untuk transparansi. Pasalnya sistem ini dipandang bisa membantu peningkatan pajak yang selama ini tidak disetor seutuhnya (30/4/2015).
Gubernur DKI Jakarta menyatakan dalam arahan pajak untuk digunakan melalui Jakarta Smart City bahwa ia menemukan kasus bahwa orang pajak kurang melakukan pengawasan dan penindakannya kurang.
"Kenapa orang tidak bertambah, selama di Jakarta saya temukan kasus sewaktu membuat online. Ada oknum pajak mengajari pengusaha untuk memperlambat bayar pajak online," ujar Ahok.
Ahok menilai masyarakat perlu tahu bahwa ia tidak memerlukan banyak pegawai. Dia ingin mendata siapa saja yang tidak memungut pajak dengan tidak benar. Dia mengeluhkan bahwa dinas perpajakkan mengeluhkan kurang orang, Ahok menilai bukan itu permasalahannya.
"Kalau bapak, ibu, orang pajak Jakarta yang tidak benar mau saya buang 40%-50%. Saya tidak mau orang pajak terlalu gemuk. Kalau gemuk, banyak nyolong, untuk apa?" jelas Ahok.
Pasalnya sistem barcode menerapkan sistem check and balances antara pembeli, pelaku usaha dan pemerintah sehingga meningkatkan tax income. Kkonsep sistem barcode untuk perpajakkan yang rencananya akan di masukkan dalam Jakarta Smart City itu antara lain, pertama, sistem dilengkapi dengan fitur tambahan untuk pengaduan dan insentif menarik.
Kedua, besaran dan frekuaensi undian harus menarik, contoh 10 juga untuk 2 ribu pemenang setiap bulannya. Dan ketiga, restoran dengan pembayaran cashless mendapatkan point tambahan untuk undian berhadiah
Melalui sistem ini maka pembeli dapat melaporkan restoran tanpa barcode ke sms untuk notifikasi camat untuk memeriksa. Ahok menilai masing-masing restoran, hotel, tempat hiburan akan mau diancam.
"Begitu dia main tidak mau bayar pajak saya akan bikin bangkrut, tidak bisa bikin usaha lagi. Orang pajak yang ikut main, saya bikin bangkrut juga," kata Ahok.
Ia juga menyatakan bahwa akan mengancam pelaku kotor perpajakkan karena jika terlibat permainan dan tidak bayar, baik untuk restoran, hiburan, Ahok akan mempidanakan oknum-oknum tersebut.
"Akan saya penjarin, orang pajak saya bikin bangkrut dengan tindak pidana pencucian uang," ancamnya.
Ahok menegaskan segenap elemen Pemprov DKI harus bereskan bersama uang pemasukan ini.
