Bisnis.com, TANGERANG— Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang menemukan sekitar 5% hingga 10% dari perusahaan yang mereka periksa belum mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Kepala Disnaker Kota Tangerang Abduh Surahman mengatakan kisaran persentase tersebut berasal dari sekitar 300 perusahaan yang diperiksa pada tahun lalu. Dengan kata lain ada sekitar 15 hingga 30 perusahaan yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Ada 5% sampai 10% itu hanya dari perusahaan yang kami periksa, pegawai kami terbatas jadi setahun paling hanya periksa 300 perusahaan,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2015) malam.
Jumlah tersebut setara dengan 11,5% dari total perusahaan yang ada di Kota Tangerang, yakni 2.600 perusahaan. Mereka yang dimonitor Disnaker mayoritas termasuk dalam kategori skala menengah dengan karyawan kurang dari 200 orang.
Disnaker memiliki nota kesepahaman dengan para perusahaan. Apabila mereka diketahui membangkang, contohnya tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS, akan diseret ke meja hijau. Tapi penindakan ini mesti dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan terlebih dulu.
“Saat mereka membangkang kami bisa laporkan ke pengadilan dengan koordinasi dulu dengan BPJS. BPJS lalu menegur mereka, biasanya setelah itu mereka langsung bayar [jaminan sosial tenaga kerja],” ujar Abduh.
Alasan klasik yang kerap didengar dari para perusahaan adalah mereka tidak mengatahui pewajiban turut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan.
