Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

UU KEMENTERIAN NEGARA: Pejabat Tidak Bisa Rangkap Jabatan

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahuddin mengatakan anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, termasuk menjadi menteri. Demikian pula sebaliknya, menteri tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara lain.
Muhamad Hilman
Muhamad Hilman - Bisnis.com 14 Mei 2015  |  19:20 WIB
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan usai rapat konsultasi dengan DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (6/4). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan usai rapat konsultasi dengan DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (6/4). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, BEKASI - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahuddin mengatakan anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, termasuk menjadi menteri. Demikian pula sebaliknya, menteri tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara lain.

Hal tersebut di antaranya diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Keduanya berstatus sebagai menteri sekaligus sebagai anggota DPR, itu jelas melanggar UU," ujarnya, Kamis (14/5/2015).

Menurut Said, di dalam negara yang menganut sistem presidensial, seharusnya Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo sudah tidak berhak menerima penghasilan atau penerimaan apapun dari DPR terhitung sejak presiden melantik mereka pada 27 Oktober 2014.

Hal ini sebab menteri yang merangkap jabatan sebagai anggota DPR merupakan ciri sistem parlementer. "Jadi terus terang saja saya sungguh shock mendengar informasi itu," imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr jabatan
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top