Bisnis.com, TANGERANG - Pendataan keluarga berencana (KB) disinyalir jadi ajang kampanye terselubung Wali Kota incumbent Airin Rachmi Diany menjelang Pilkada Kota Tangerang Selatan.
Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) menyatakan hal tersebut terindikasi dari aduan warga. Pendataan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Tangsel seharusnya untuk mengumpulkan data keikutsertaan masyarakat dalam program KB.
Ketua JPTS Ali Irfan menyatakan dalam praktik di lapangan, kegiatan pendataan yang melibatkan lurah dan petugas RT/RW disisipkan komunikasi tentang program dan capaian Airin yang disebut luar biasa berhasil dan menyejahterakan.
“Dalam sebulan terakhir JPTS menerima banyak aduan dan keluhan soal dugaan penggunaan birokrasi untuk kepentingan politik incumbent Airin [Wali Kota Tangsel],” ucapnya, Senin (18/5/2015).
Para lurah seluruh Tangsel diwajibkan untuk mengumpulkan KTP 2.500 warga. Setiap kelurahan akumulasinya diharapkan mencapai 135.000 KTP. Jumlah ini lebih dari cukup untuk digunakan sebagai persyaratan mengikuti pilkada melalui jalur independen.
Ali menyatakan belakangan beredar informasi kemungkinan Airin akan menggunakan jalur independen jika partai politik tidak dapat dipakai sebagai kendaraan politiknya.
Muncul kekhawatiran bagi partai politik untuk mengusung Airin justru mereka mencapai penilaian negatif mengingat wali kota ini tersangkut banyak kasus korupsi hingga suami dan kaka iparnya masuk bui.
