Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui rencana penggunaan narrow gauge jenis 1067 milimeter dalam proyek Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dalam rapat infrastruktur di kantor Wapres, Pemprov menyampaikan usulan penggunaan narrow gaute jenis 1067 mm agar sama dengan kereta api dan mass rapid transit (MRT) Jakarta.
"Ada beberapa usulan. Adhi Karya itu ingin yang wide jenis 1435 mm. Kita tidak butuh rel yang lebar, kita butuh yang sempit saja yang LRT kita," tutur Ahok di kantor Wapres, Rabu (1/7).
Ahok menambahkan spesifikasi rel yang sama dimaksudkan supaya interchange kereta di Jakarta bisa terjadi.
"Supaya interchange kereta, bisa saling masuk, MRT sudah 1067, kereta api sudah 1067, masak mau diganti semua gara-gara kita LRT jadi lebar? Ini kan bukan mobil, kalau mau parkirin kereta merusak stooring kan mesti sama-sama," paparnya.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ini JK sepakat dengan usulan Ahok.
"Pak JK langsung putuskan LRT Jakarta kita gunakan Neurogate 1067 mm," katanya.
Untuk tahap pertama, pembangunan LRT yang melintasi Bogor-Cawang-Dukuh Atas sejauh 72 kilometer ditaksir membutuhkan investasi hingga Rp24 triliun. Proyek ini ditargetkan ground breaking pada 17 Agustus 2015, dan selesai pada 2018.
Sekedar diketahui, Pemerintah DKI Jakarta berencana membangun tujuh rute LRT, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6 km, Tanah Abang-Pulo Mas sepanjang 17,6 km, Joglo-Tanah Abang sepanjang 11 km, dan Puri Kembangan-Tanah Abang sepanjang 9,3 km.
Lalu Pesing-Kelapa Gading sepanjang 20,7 km, Pesing-Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 18,5 km, dan Cempaka Putih-Ancol sepanjang 10 km.
Selain membahas narrow gauge LRT, Ahok juga menyampaikan laporan tentang rencana pembangunan rusun, kendala aturan Perpres No.38/2015 tentang pengadaan barang jasa pemerintah terkait patokan nilai barang yang boleh dibeli Pemprov, dan usulan terkait detail engineering design (DED).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
