Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta siap bentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengentaskan penyelesaikan evaluasi dan rekomendasi hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Politisi fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan LHPK itu menunjukkan kinerja Pemprov DKI selama ini belum baik karena tidak ada peningkatan opini dari tahun sebelumnya.
Prabowo juga menyoroti banyaknya temuan yang mengindikasikan kerugian daerah. Hal ini menunjukkan pengawasan khususnya di inspektorat tidak berjalan dengan baik.
"Oleh sebab itu cara kerja Pemprov DKI perlu dibenahi, khususnya administrasi. Apalagi yang berkaitan dengan aset tanah yang banyak bermasalah," tegas Prabowo melalui telepon, Rabu (8/7/2015).
Terdorong oleh hal tersebut DPRD DKI akan mendorong pembentukan Panja untuk mengevaluasi temuan-temuan. "Jadi untuk menyikapi evaluasi BPK RI, apakah perlu menindaklanjuti dari penegak hukum atau tidak, atau rekomendasinya ke Pemprov DKI untuk membenahi kami akan bentuk Panitia Kerja atau Panja," katanya.
Pasalnya dalam waktu 60 hari Pemprov DKI sudah harus memberikan jawaban hasil rekomendasi. Oleh sebab itu Panja bentukan DPRD DKI bertujuan mempelajari kerugian daerah, administrasi, apalagi berkaitan dengan tanah yang banyak bermasalah.
"Sesegera mungkin dalam waktu 60 hari setelah lebaran, kami akan evaluasj temuan dengan jumlah pansus sekitar 20 orang, masing-masing fraksi ada perwakilam tergantung jumlah fraksi. Nanti ketuanya adalah ketua dewan berkaitan dengan temuan-temuan itu," jelas Prabowo. []
