Bisnis.com, JAKARTA - Penyerapan anggaran yang rendah membuat Pemprov DKI lebih rajin menagih data biaya belanja langsung maupun belanja tidak langsung kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati menyatakan Pemprov DKI melakukan beberapa langkah karena tahu penyerapan anggaran belum optimal. Pasalnya Bappeda DKI akan mendorong pengadaan lahan.
"Pemprov DKI kini melakukan beberapa langkah karena tahu penyerapan anggaran belum optimal, terutama pengadaan lahan akan lebih didorong dan diintensifkan," jelas Tuty.
Dia mengatakan pihaknya ingin melakukan pengecekkan ke setiap SKPD terkait kesiapan mereka baik yang dianggarkan di APBD Perubahan maupun APBD 2016.
Sebelumnya, anggota dewan komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman menyatakan persentase serapan anggaran terbanyak ada di biaya langsung.
Dalam pandangan Prabowo, faktor pertama rendahnya penyerapan anggaran karena terlalu banyak penggantian personil di setiap lini pekerjaan menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan.
Faktor kedua adalah SKPD tidak berani melakukan pengambilan keputusan belanja karena APBD yang menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub). Faktor ketiga karena banyak SKPD yang saling menunggu kiriman dan tidak berinisiatif untuk melakukan pendataan.
"Saya memandang konsekuensi rendahnya serapan APBD akan berdampak buruk pada perekonomian daerah. Perekonomian tidak berjalan dengan baik, dampaknya inflasi dan terbukti nflasi sekarang cukup tinggi," jelasnya.
