Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluhkan banyaknya satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang tak berani mengambil keputusan, khususnya soal eksekusi anggaran.
"Itu sudah bergenerasi. Jadi itu sudah tradisi, bukan sesuatu yang baru. Kelihatan dari mana? Dari lalu lintas dokumen selama 1 tahun memang tradisinya adalah tersentral di Gubernur. Jadi keputusan itu semua naik ke atas," kata Anies di Hotel Borobodur, Kamis (6/12/2018).
Anies mengatakan seharusnya kepala dinas dan kepala bidang bisa mengambil keputusan sendiri. Dia mengatakan dalam organisasi ada wewenang.
Di Pemprov DKI, ada pengelola sektor misalnya bidang energi, bina marga, air, dan lainnya.
"Pengelola sektor ada. Kalau begitu kan tidak perlu ada wewenang didelegasikan," ungkap Anies.
Anies menuturkan hal tersebut sudah terjadi dalam 3 tahun hingga 5 tahun terakhir. Menurutnya, SKPD sulit mengambil keputusan sudah jadi budaya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Anies mencoba memperbaiki sistem yang sudah berlaku saat ini, yaitu yang terkait dengan kinerja pegawai negeri sipil (PNS).
"Penataan pada kewenangannya dan diatur untuk insentif dan disinsentif mengambil keputusan," jelas Anies.
