Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Relokasi Kampung Pulo, Ahok Sebut Warga Tak Kooperatif

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluhkan sikap warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang tidak mau bernegosiasi meski sudah mendapatkan banyak insentif setelah relokasi ke rumah susun Jatinegara Barat.
Seorang warga Kampung Pulo terluka dan dibawa petugas saat terjadi bentrok ketika penertiban bangunan di kawasan tersebut di Jakarta, Kamis (20/8)./Antara
Seorang warga Kampung Pulo terluka dan dibawa petugas saat terjadi bentrok ketika penertiban bangunan di kawasan tersebut di Jakarta, Kamis (20/8)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluhkan sikap warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang tidak mau bernegosiasi meski sudah mendapatkan banyak insentif setelah relokasi ke rumah susun Jatinegara Barat.

Ahok menilai banjir di Jakarta mendorong Pemprov DKI merelokasi warga Kampung Pulo. Warga setempat ingin meminta syarat ada rumah susun, sehingga Ahok mengorbankan Gedung Teknis Suku Dinas PU disulap menjadi rusun.

"Itu jadinya bukan hanya seperti rusun loh ya, ini sudah seperti kayak apartemen. Kalau kamu lihat itu kalau dijual sekarang saya kira Rp400 juta orang merem juga mau beli," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (20/8/2015).

Akhirnya Pemprov DKI melakukan pengundian ada 429 orang pertama menyetujui prosedur itu. Ahok pun mengaku heran mengapa terjadi keramaian warga yang menolak.

"Saya berpikir mungkin ini suuzdon. Mereka mungkin berpikir mendapat rusun bisa dijual dulu. Makanya semua mau ambil. Begitu sistemnya kami ubah, kalau masuk rusun langsung dukcapil tukar KTP kamu dengan alamat di rusun. Lalu kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun," kata Ahok.

Karena tidak bisa menjual rusun, Ahok menduga dari 429 pengundi akhir kunci yang diambil warga hanya 227. Lalu naik lagi 249 laporan yang memindahkan barang ada 146 kepala keluarga.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian sudah mengerahkan pasukan langsung ke lapangan untuk melakukan pengamanan.

"Sekarang mereka minta duit, jadi ujung-ujungnya duit, kalau saya mau nakal, saya tidak perlu pakai KTP dulu, pindah-pindahkan saja dulu, seperti kasus di Marunda langsung jual. Nanti begitu pendataan alamat sudah benar, pembeli yang masuk bukan warga asli Kampung Pulo, makanya saya tidak mau," ujarnya.

Ahok mengaku tidak akan memberikan toleransi kepada warga Kampung Pulo. "Mereka mau minta tunda, mau tunda sampai kapan? Nanti banjir, panggil wartawan belum dapat nasi, belum dapat apa. Dia bilang keberatan, bilang biayanya hanya Rp10.000 per hari saja," tambahnya kesal.

Ahok memandang warga Kampung Pulo harus menghitung biaya operasional lain yang sudah di-cover oleh Pemprov DKI, misalnya, biaya pembangunan rusun.

"Mana ada di Jakarta kamu beli apartemen mahal pun hanya bayar biaya pemeliharaan lingkungan? Bayar per meter satu jutaan sebulan kalau tinggal di apartemen. Ini tidak beli, tidak sewa. Anda langsung tinggal di sana hanya biaya perawatan keamanan dan kebersihan saja," jelasnya.

Jika warga Kampung Pulo mengaku tidak memiliki biaya hidup, Ahok akan memasukkannya ke panti. []


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper