Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov DKI Siap Tampung Aspirasi Komunitas Ciliwung Merdeka

Kepala dinas perumahan DKI Ika Lestari mengaku tengah mencari kesepakatan konsep rusun baru dengan komunitas Ciliwung Merdeka
Sejumlah warga korban penggusuran Kampung Pulo mengangkut barang-barang ke Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta, Jumat (21/8). Dari 429 warga yang telah mengikuti undian unit hunian, baru 238 warga Kampung Pulo yang telah mengambil kunci unit hunian di Rusunawa tersebut./Antara
Sejumlah warga korban penggusuran Kampung Pulo mengangkut barang-barang ke Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta, Jumat (21/8). Dari 429 warga yang telah mengikuti undian unit hunian, baru 238 warga Kampung Pulo yang telah mengambil kunci unit hunian di Rusunawa tersebut./Antara
Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Adji mengaku tengah mencari kesepakatan konsep rumah susun baru dengan komunitas Ciliwung Merdeka terkait relokasi warga Kampung Pulo yang belum tertampung akibat keterbatasan jumlah rusun.
 
Ika mengatakan belum menerima data lengkap jumlah warga Kampung Pulo yang belum terakomodir tinggal di unit-unit rusun Jatinegara Barat.
 
"Konsep Ciliwung Merdeka sudah bagus, pada prinsipnya kami menunggu konsep mereka, seperti apa yang diharapkan. Sebaiknya Ciliwung Merdeka bersatu dengan masyarakat untuk merealisasikannya," jelas Ika di Balai Kota, Senin (24/8/2015).
 
Meskipun begitu, Ika memastikan warga DKI yang sudah menempati unit rumah susun masih diperkenankan jika pindah ke rusun baru di Kampung Pulo. Oleh sebab itu, dia mengaku hingga saat ini masih menunggu hasil inventarisir data.
 
"Persoalam di internal warga diselesaikan sembari kami membantu melakukan inventarisir data, karena kami khawatir akan ada kecemburuan sosial jika kapasitas rusun Jatinegara Barat tidak mencukupi," sambungnya.
 
Sebelumnya, warga penghuni rusun Jatinegara Barat, yakni pasangan Ade Sudrajat (64) dan Noeryah (60) mengeluhkan tak terorganisirnya pencatatan penghuni rusun Jatinegara Barat.
 
"Awalnya hanya yang punya sertifikat dan bayar PBB di lahan sebelumnya yang bisa mendapatkan satu unit rusun. Tetapi sekarang kebijakannya berubah, hanya butuh KK (Kartu Keluarga) maka warga dari bantaran bisa masuk semua," jelas Noeryah.
 
Ade dan Noeryah sudah pindah ke rusun Jatinegara Barat sejak 12 hari lalu. Dia menilai pembengkakan jumlah penghuni unit rumah susun akan berpotensi menimbulkan kecemburuan.
 
"Makanya banyak warga lain yang bolak-balik ngintip rumah saya. Seolah rumah saya lebih luas dari rumah mereka, padahal sama saja," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper