Bisnis.com, JAKARTA--Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan badan anggaran (Banggar) sudah mengadakan rapat terkait besarnya penyerapan anggaran untuk bansos dan hibah yang dilakukan oleh Pemprov DKI.
"Kami mencurigai adanya korelasi penggelontoran dana bansos dan hibah dalam jumlah besar dengan penyelenggaraan Pilkada 2017 mendatang. Kami akan awasi alokasi APBD DKI agar tidak menyimpang dari peruntukkan," katanya ketika dihubungi Bisnis.com, Senin (31/8/2015).
Berdasarkan data yang diterima Bisnis.com, dari tujuh pos jenis belanja, porsi penyerapan anggaran terbesar justru berasal dari belanja hibah Rp836,6 miliar dari total anggaran Rp1,68 triliun (49,7%).
Sementara itu, posisi kedua penyerapan anggaran terdapat pada belanja bantuan sosial (bansos) yakni Rp959 miliar dari keseluruhan anggaran Rp2,31 triliun (41,5%).
Ironisnya, realisasi penyerapan belanja modal yang meliputi pembelian tanah, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya baru mencapai Rp497 miliar. Padahal, total anggaran yang ditetapkan untuk belanja modal tersebut mencapai Rp20 triliun. Ini artinya realisasi belanja modal DKI baru berkisar 2,43%.
Prabowo menuturkan minimnya penyerapan belanja modal pemerintahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahun ini menjadi catatan untuk pembuatan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2016.
"Kami masih membahas KUA-PPAS. Mungkin hasilnya baru selesai bulan depan. Kami mau APBD DKI tahun depan tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada 2015," ujar Prabowo.
