Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaju akan mengecek kembali sejumlah rancangan anggaran untuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI yang menuai banyak kritik dari anggota dewan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
"PTSP itu sampai ke seluruh daerah hingga tingkat kelurahan, kecamatan, jadi diteliti saja sesuai tidak anggaran itu. Benar tidak kebutuhannya sebegitu besar. Nanti saya tanyakan konkritnya anggaran seperti apa," jelas Djarot, Rabu (8/9/2015).
Dalam rapat KUA-PPAS Jumat lalu, (4/9/2015), anggota DPRD DKI Bestari Barus mengkritik anggaran PTSP DKI yang terlalu besar di Kepulaian Seribu. Bestari juga mengkritik kurangnya sosialisasi PTSP yang justru menyulitkan warga.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD ini yang menyatakan dalam pemaparan anggaran BPTSP banyak duplikasi. Khususnya anggaran peningkatan pelayanan dan konsumsi. Pembengkakan anggaran ini dipandang tak sesuai dengan misi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Saya mungkin melihat dari sisi PTSP, yang kebetulan sekarang masa reses ternyata PTSP masih sangat tak dipahami masyarakat. Mereka katakan kami bingung pakai saja cara lama.
Bestari mengatakan dari hasil reses sekarang, terkait perpanjangab makam dan izin mendirikan bangunan (IMB) masyarakat seringkali mendapat penolakan.
"Perpanjangan makam saja susah sekali, setiap 3 tahun katanya BPTSP kami harus dibolak-balik, kesana kesini," jelas Bestari.
Sebelumnya Kepala BPTSP Edy Junaidi menampik pernyataan Bestari. Menurut survei litbang Kompas pada April 2015, ada dua hal yang dicatat; pertama PTSP sudah memuaskan harapan masyarakat 78%. Ada pula temuan lain bahwa sosialisasi masih kurang.
"Program yang bagus ini belum diketahui masyarakat sampai di level terbawah. Ini yang mau kita coba pangkas di tahun ini. Karena tahun pertama ini kami belum bisa, tahun depan kami fokusnya sosialisasi, kami punya produk yang bagus tetapi kalau tidak kami jual kan kami tak tahu," jelas Edy.
Model sosialisasi PTSP yang dilakukan menurut pengakuan Edy hampir di semua level dilakukan dengan cara door to door. Bukan konvensional maka itulah kenapa volumenya jadi banyak.
Terkait anggaran yang terlalu besar untuk konsumsi di Kepulauan Seribu disebabkan oleh sewa kapal yang mahal. "Sewa kapal sekarang paling murah Rp15 juta. Biaya di pulau itu pasti lebih mahal. Mobilisasi lebih sulit" jelasnya.
Edy mengaku untuk distribusi makanan dan kebutuhan tak bisa bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI karena bahan bakarnya yang mahal.
"Cek saja kapal di Ancol untuk kapasitas 30-35 orang, apalagi sampai menginap bisa sampai Rp20 juta-Rp25 juta. Anggaran nanti diperketat dalam satuan III. Terkait anggaran konsumsi kami siapkan permen, aqua, minum teh. Kami nilai cukup anggaran segitu untuk sosialisasi sama meningkatkan service excellent," paparnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, pertama anggaran peningkatan pelayanan pemahaman pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp143 juta. Kedua, peningkatan pemahaman pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kepulauan Seribu senilai Rp586 juta.
