Bisnis.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) mengritik sejumlah BUMD yang dari tahun ke tahun selalu mengajukan menerima penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam APBD karena dikhawatirkan akan menumpuk anggaran.
Hal ini mendorong anggota DPRD DKI Jakarta meminta data investasi pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada sejumlah BUMD DKI.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus mengatakan sebagai upaya memajukan BUMD, anggota dewan harus memiliki informasi terkait investasi BUMD.
"Jangan sampai dana yang sudah di PMP tidak teralokasikan sehingga malah terjadi penumpukan," kata Bestari di Ruang Serbaguna DPRD DKI, Rabu (16/9/2015).
Pasalnya, dalam rapat awal Banggar ternyata ada undangan dari Departemen Dalam Negeri untuk menghadiri rapat bersama tim anggaran Pemprov DKI. Pihak Departemen Dalam Negeri melakukan rapat tentang PMP ke BUMD
"Permohonan DKI ke KUA-PPAS 2015 itu belm masuk pembahasan Dirjen Anggaran. Makanya, apakah itu bisa dicairkan atau tidak? Jangan sampai bisa, lalu cair, lalu ini penumpukan lagi," jelas Bestari.
Bestari pun memandang BUMD yang mendapatkan PMP harus diukur tingkat kemampuan penyerapan atas PMP tersebut. Dia tak ingin PMP hanya menjad tabungan BUMD yang tak cair.
"Maka harus ada analisis kebutuhan dan analisis investasi dari badan independen dan certified menjadi landasan bagi Banggar dapatkah ini dialokasikan atau ditunda atau diberikan sebagian saja," tegasnya.
