Bisnis.com, TANGERANG— Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto menyarankan lima hal yang perlu disediakan pemerintah untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi.
“Pertama, penguatan basis data kependudukan dan kedua,perlu diterapkan single identity number untuk setiap warga negara,” katanya di Tangerang, Senin (12/10/2015).
Selain itu juga harus ada basis data lengkap dan menyeluruh soal aset dan kekayaan pemerintah daerah serta lembaga negara lain. Basis data juga penting dalam hal pemetaan potensi kekayaan sumber daya alam. Aspek terakhir yang disebutkan adalah memperbaiki sistem transaksi jadi lebih bankable.
“Basis data SDA, misalnya di bidang kehutanan, kita belum punya peta yang satu. ESDM punya data beda, Kementerian Kehutanan punya sendiri, BPN juga beda lagi, ini masalah besar,” ucap Bambang.
Secara umum pemerintah harus melakukan optimalisasi teknologi informasi pada seluruh upaya pemberantasan korupsi. Perlu juga didorong adanya pembentukan zona integritas dan anti korupsi bersama dengan pelaku bisnis.
Bambang mengatakan harus dilakukan reward policy yang signifikan bagi pihak yang memberikan kontribusi dalam mengungkap kasus korupsi dan pengembalian kerugian negara.
