Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) harus mampu meningkatkan kualitas barang dan jasa dan efisiensi anggaran yang direncanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan, ada dua strategi LKPP dalam mengadakan barang dan jasa, yakni melalui lelang dan lelang. LPSE, adalah layanan yang bertugas melaksanakan mekanisme lelang melalui e-procurement, yakni e-tendering dan e-purchasing.
"Lelang secara elektronik ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja pembangunan dan penyerapan anggaran," kata Agus, di Balai Sudirman, Selasa (10/11/2015).
Agus memberi contoh salah satu pihak yang menjalankan sistem pengadaan elektronik adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pasalnya, Basuki yang akrab disapa Ahok. sudah melakukan pengadaan busway melalui e-katalog LKPP bisa membeli bus Scania, asal Swedia yang harganya mahal tetapi berkualitas.
Ahok sendiri lantas mengatakan, LKPP sudah membantu DKI untuk melakukan reformasi dengan peningkatan transparansi. Kini, pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta sudah tak lagi dikuasai pemain lama, para pemborong ulung dari grup tertentu.
Ahok menilai, dirinya kerap merasa iri karena pihak swasta mampu membangun jalan dengan sangat baik dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini mendorong Ahok agar DKI Jakarta bisa melakukan mekanisme bekerja tidak rumit persis mekanisme swasta.
"Makanya saya menargetkan sistem transparansi agar PNS bekerja persis seperti swasta. Masa, kita tidak bisa membeli barang bagus seperti swasta?," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui, untuk menguatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) eksekutor lelang harus dilindungi dengan regulasi yang kuat jika harus melalui proses hukum.
Ahok, juga mengaku, LPSE tak bisa menjadi satu-satunya solusi transparansi dan pencegahan korupsi. Menurutnya, pihak yang melakukan lelang wajin diberikan gaji dan insentif yang besar agar tak memiliki keinginan korupsi.
"DKI membayar gaji untuk 72.000 orang, itu memang terlalu besar dan kurang produktif. Makanya digunakanlah jam kerja honorer seperti swasta, ada kontraknya. Setidaknya ini efisiensi Rp18 triliun," jelas Ahok.
