Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi besaran suntikan penyertaan modal pemerintah DKI Jakarta kepada 7 badan usaha milik daerah (bumd) berdasarkan hasil kajian analisa investasinya sehingga dana tersebut tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/12).
"Kami sudah diskusi. Evaluasi di Kemendagri 31 Desember 2015 sudah selesai. Abis evaluasi tentu ada rekomendasi dari Kemendagri, ada penyesuaian anggaran, dan ini akan kita bicarakan lagi dengan dewan, nggak perlu paripurna, sehingga anggaran bisa selesai awal Januari," ujarnya optimistis.
Menurutnya, meskipun penyerahannya kepada Kemendagri sedikit terlambat, namun hal itu tidak menjadi persoalan serius, berbeda dengan tahun lalu hingga terpaksa mengeluarkan Pergub. Informasinya ribuan mata anggaran sudah disisir hingga tingkat kelurahan dan akhir tahun sudah selesai.
"Kami sudah kontak dengan Pak Doni, (Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri) sudah disisir, sudah sampai pada tingkat kelurahan, sudah dievaluasi. Tinggal silpanya untuk penyertaan modal pemerintah (PMP). Untuk PMP itu kan ada beberapa yang akan di evaluasi, termasuk juga tentang bisnis plan, analisa investasinya, dll. Selain itu sudah oke lah," terangnya.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan saat ini proses penyelesaian evaluasi APBD DKI 2016 sudah memasuki tahap akhir dan diharapkan sebelum 31 Desember 2015 sudah selesai.
"Kami hanya ingin fokus, bahwa ada skala prioritas yang harus dicapai, misal untuk mengatasi kemacetan, banjir, kesehatan, pendidikan, membangun beberapa infrastruktur di daerah pinggiran, termasuk rusun, saluran, dan sampah terutama," tuturnya.
Menurutnya apabila melihat anggaran yang lain-lain sudah bagus direncanakan Pak Gubernur dan DPRD DKI.
Sementara itu, DPRD DKI diketahui telah mengesahkan Raperda RAPBD 2016, melalui rapat paripurna, beberapa waktu lalu dan kini tengah dievaluasi Kemendagri.
Belakangan, anggaran PMP mulai berpolemik. Sebab, menurut sejumlah anggota dewan, tidak semua bumd yang diusulkan menyerahkan analisa investasinya dan disetujui pengajuannya, ketika pembahasan pada tingkat komisi terkait maupun Badan memenuhi kewajibannya memberikan analisa investasi yang sebenarnya guna mendapatkan suntikaan modal melalui PMP.
Menurutnya hal itu tercermin dari analisis investasi oleh auditor independen yang diserahkan kepada DPRD. Pasalnya, disisinyalir, kajian yang diserahkan bumd itu hanya sekedar menjiplak dari yang sebelumnya diserahkan ke dewan.
"(Analisis investasinya) copas (copy-paste). Angka-angkanya saja diubah dari yang 2014 kemarin. Ini abal-abal lagi," kesalnya.
Kewajiban menyerahkan analisis investasi hasil auditor independen tersebut tercantum pada Permendagri No.52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
James berharap Kemendagri yang kini tengah mengevaluasi RAPBD DKI 2016, dapat mempertimbangkan anggaran PMP untuk sejumlah bumd tidak diloloskan.
Apalagi, DPRD baru membahas dan menyetujui tiga dari tujuh BUMD yang diajukan mendapat suntikan dana tersebut.
"Kemendagri akan teliti dan beri rekomendasi," yakinnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeesh (BPKAD) Heru Budi Hartono membantah hal tersebut. Menurutnya seluruh bumd telah menyerahkan analisa investasi yang diperlukan dan telah dibahas semuanya oleh dewan."Semua di bahas, dan sudah semua," tuturnya.
