Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sulit memberikan sanksi kepada PNS yang menyalahgunakan bus operasional PNS.
"Mau kasih sanksi gimana? Semua tutup mulut, kamu kalo lihat anak buahmu pulang cepat karena alasan naik bus, ya pecat," tegasnya di Balai Kota (22/1/2016)
Ahok sangat menyayangkan PNS yang menyalahgunakan fasilitas tersebut.
Pasalnya, Pemprov DKI memberikan bus jemputan tersebut dengan tujuan memberikan kemudahan dan meringankan pekerjaan mereka.
Namun, realitasnya PNS menyalahgunakan.
Apalagi, menurut Ahok gaji PNS DKI lebih besar, sekitar Rp12 Juta- Rp13 Juta perbulan.
Ahok mengatakan pihaknya masih memberikan toleransi apabila PNS ingin pulang cepat dengan syarat pindah kantor yang dekat kecamatan tempat tinggal.
"Di kelurahan masih banyak kekurangan orang kok, buat ngawasi PPSU juga boleh. Dari pada kerja di sini jam 3-4 udah kabur. Terus kompak-kompakan, kurang ajar kan?"
cetus Ahok.
Sebagai informasi, ada 18 bus jemputan yang dioperasikan dan digunakan PNS DKI yang bekerja di lingkungan Balai Kota.
Sementara itu, untuk wilayah kota atau PNS yang bekerja di kantor wali kota, masing-masing disediakan dua sampai tiga bus jemputan dengan rute hingga Bekasi Barat, Depok, Bogor, dan Tangerang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
