Bisnis.com,BEKASI-Organda Kabupaten Bekasi mempertanyakan landasan hukum pelarangan operasional Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) di DKI Jakarta.
Sekretaris Organda Kabupaten Bekasi Yaya Ropandi mempertanyakan soal surat resmi dari Pemprov DKI Jakarta terkait larangan operasional APTB di Ibu Kota.
Dia menuturkan, sejauh informasi yang diterima pelaku usaha hanya sebatas informasi di media sosial tanpa adanya dasar hukum.
"Masak trayek distop begitu saja. Landasan hukumnya apa?" katanya, Senin (07/03/2016).
Menurutnya, jika dilakukan larangan operasional APTB di DKI Jakarta seharusnya ada landasan hukum yang jelas. Belum adanya landasan hukum yang jelas juga membuat Organda Kabupaten Bekasi belum memberikan laporan kepada Organda pusat apapun terkait hal ini.
Dia pun memprediksi nantinya masyarakat Bekasi yang biasa menggunakan APTB sebagai alat transportasi dari dan menuju Jakarta akan mengalami kesulitan.
Organda Kabupaten Bekasi Pertanyakan Landasan Hukum Larangan Operasional APTB di Ibu Kota
Organda Kabupaten Bekasi mempertanyakan landasan hukum pelarangan operasional Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) di DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Muhamad Hilman
Editor : Mia Chitra Dinisari
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
10 menit yang lalu
Para Investor yang Ikut Pesta Cuan Saham BRMS Emiten Emas Bakrie-Salim
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
1 hari yang lalu
Ridwan Kamil Klaim Punya Survei Internal, Lampaui Pramono-Doel?
1 hari yang lalu
Ridwan Kamil Optimistis Menang di Pilkada Jakarta
1 hari yang lalu
Pedagang Ketiban Cuan Kampanye RIDO di Lapangan Banteng
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
