Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI menggelar rapat koordinasi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI di Balai Kota Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan kinerja perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyindir kinerja BUMD DKI yang melempem alias belum menunjukkan performa maksimal. Padahal, tak jarang perusahaan daerah tersebut meminta dana besar melalui penyertaan modal pemerintah (PMP).
"BUMD ini kalau dipelesetkan jadi Badan Usaha Menghabiskan Dana Daerah. PMP minta banyak, tapi pengelolaannya gak jelas," katanya, Kamis (10/3/2016).
Terkait hal itu, dia mengatakan pemerintah akan menujuk auditor independen untuk mengecek dan menganalisis keuangan tiap-tiap perusahaan daerah. Selain mengecek arus kas, auditor independen tersebut juga akan menganalisis perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan direksi BUMD DKI dengan pihak ketiga.
"Banyak perusahaan daerah yang tidak melaporkan PKS yang sudah dilaksanakan kepada pemerintah. Soal kepemilikan aset-aset juga akan diperiksa," imbuhnya.
Pertemuan Pemprov DKI dilakukan dengan jajaran direksi 13 BUMD DKI. BUMD yang hadir di antaranya, PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Jakarta Propertindo, PT Transjakarta, PDAM Jaya, PD Pengolahan Air Limbah, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jamkrida, Bank DKI dan PT Jakarta Tourisindo.
