Bisnis.com, TANGERANG SELATAN - Pengembang aplikasi pelaporan masyarakat QLUE mengklaim pihak pemerintah tertarik untuk menggandeng mereka terkait upaya pelaksanaan program diet kantong plastik.
Marketing Communication Executive QLUE, Muhamad Agung Prabowo menyatakan aplikasinya sudah menerima banyak laporan terkait implementasi kantong plastik berbayar khususnya di kawasan Jabodetabek, alhasil pihaknya pun mulai dilirik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk menjadi aplikasi resmi dari pengawasan plastic berbayar di retail.
"Aplikasi QLUE ini mendorong setiap kota-kota memiliki percepatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Bukan hanya pemerintah yang perlu berperan aktif dalam perbaikan tetapi juga masyarakat. Sebagai aplikasi pelaporan masyarakar, kami bisa memantau ke seluruh Indonesia. Sehingga kami dilirik pemerintah untuk menjadi sarana resmi pengaduan masalah plastic berbayar ini," jelas Agung dalam seminar yang diadalan oleh Komunitas Jakarta Osoji dengan QLUE di Mal AEON, Bumi Serpong Damai, Sabtu (30/4/2016).
Agung menerangkan pihaknya sudah bertemu dengan tim kampanye dari KLHK. Pemerintah yang dalam hal ini adalah KLHK melakukan komunikasi dengan QLUE dan berencana melakukan kerjasama pemantauan lingkungan publik.
Oleh sebab itu QLUE akan melakukan upgrade untuk pelayanan laporan plastik berbayar dalam aplikasinya. Dengan upgrade tersebut akan memperkuat data bagi KLHK. Fase pertama pengawasan berlaku di Jabodetabek, dan fase kedua bisa sampai ke seluruh Indonesia.
"Kami masih menunggu kelanjutan saja dari KLHK. Jadi sangat diperlukan juga koordinasi dengan pemerintah daerah, bahwa masyarakat akan dibekali QLUE. Jadi kalau ini diberlakukan harus ada pemberitahuan dari pusat ke daerah," tuturnya.
Menurut Agung, QLUE akan bergerak untuk mendata retail yang masih belum menjalankan SOP plastic berbayar. Dengan demikian, pihaknya mampu mencari solusi agar masyarakat pun tak mengalami ketergantungan pada plastik.
