Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel diminta lebih transparan dalam alokasi dana kantong plastik berbayar yang diperoleh dari masyarakat.
Ridho Malik, perwakilan dari Komunitas Waste4Change yang mengedukasi masyarakat terkait bahaya kantong plastik, menyatakan biaya Rp200 per kantong plastik yang diberlakukan di setiap ritel harus transparan.
"Sebenarnya masalah kantong plastik berbayar ini bukan soal mahal atau tidak, membuat jera konsumen atau tidak. Tetapi harusnya dipantau kalau kebijakan ini diberlakukan, uang itu mau dipakai untuk apa agar jelas," terang Ridho dalam seminar bertajuk Sampahku, Tanggungjawabku, di AEON Mall, BSD City, Sabtu (30/4/2016).
Dia berharap agar ritel yang memberlakukan kantong plastik berbayar untuk lebih transparan dalam mengalokasikan dana kantong plastik berbayar. Ridho pun mengimbau agar yang tersebut bisa dialokasikan sebagai kegiatan CSR atau pemeliharaan lingkungan guna menukarkan biaya tersebut dengan keberlanjutan lingkungan hidup yang lebih baik.
Ridho mengakui sebagai komunitas, Waste4Change hanya bisa mengupayakan edukasi kepada masyarakat terkait isu persampahan. Perubahan kebiasaan masyarakat sebagai konsumen sangat bergantung dari ketegasan pemerintah sebagai penyusun regulasi.
"Harusnya ada payung hukum yang kuat agar ritel yang tidak melaksanakan plastik berbayar ini juga ada sanksinya, jangan sampai tidak ada pertanggungjawaban, reward dan punishment-nya. Di Indonesia yang bisa melakukan itu hanya pemerintah bukan komunitas," tegasnya.
