Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta menyatakan hingga 1 Agustus 2016 pihaknya telah memproses sebanyak 601 paket lelang dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp10,8 triliun.
Blessmiyanda, Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta mengatakan realisasi 601 paket lelang senilai Rp10,8 triliun yang diproses itu melonjak drastis 10 kali lipat dibandingkan periode sama 2015 yang hanya sekitar Rp1,3 triliun.
"Dari Rencana Umum Pengadaan yang diajukan SKPD sebesar Rp11 triliun, per 1 Agustus 2016 kita sudah proses lelang sebesar Rp10,8 triliun. Naik signifikan dibanding 2015 periode sama yang hanya Rp1,3 triliun," ujarnya, kepada Bisnis, Selasa (2/8/2016).
Pihaknya memaparkan ratusan paket lelang itu terbagi dalam empat kategori yakni, pengadaan barang sebanyak 154 paket lelang senilai Rp989 miliar, 122 paket lelang jasa konstruksi Rp9,3 triliun, 72 paket lelang jasa lainnya senilai Rp245 miliar, dan 253 paket lelang jasa konsultasi badan usaha senilai Rp272 miliar.
Bless mengaku bahwa banyak faktor yang mendorong meningkatnya proses lelang tersebut dibamdingkan tahun sebelumnya, salah satunya dampak dari sistem lelang konsolidasi.
"Kita menerapkan strategi lelang konsolidasi. Kalau dulu kan satu paket lelang sendiri, sekarang yang sifatnya sama, baik sisi kualitas dan lainnya, lelangnya disatukan jadi konsolidasi, sehingga lelangnya cukup satu kali, dampaknya efisiensi waktu," ujarnya.
Kemudian, lanjut Bless, untuk lelang yang sifatnya barang yang dibutuhkan lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti alat tulis kantor, seragam, bahan material, tanaman hias, dilakukan dengan sistem kontrak payung.
"Sedangkan kalau untuk barang umum, dan harganya sudah ada dipasaran, kita gunakan sistem lelang cepat yang hanya lima hari," tegasnya.
Sementara itu, dukungan ekternal lebih cepatnya lelang tersebut lantaran sejumlah SKPD juga sudah mulai bagus dalam hal perencanaannya, sehingga tidak perlu lagi bolak-balik yang mana hal tersebut cukup memakan waktu.
Meskipun, lanjutnya, tidak dipungkiri juga masih terdapat beberapa SKPD yang masih kurang bagus dalam hal perencanaan lelang tersebut.
Bless menambahkan bahwa besarnya nilai lelang yang telah diproses tersebut mayoritas berasal dari lima skpd di DKI, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Gedung Pemda, Dinas PU Tata Air dan Dinas PU Bina Marga.
