Bisnis.com, TANGSEL-Partai politik sebagai organisasi yang menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat harus bebas dari intervensi, terutama dalam mengkritisi kebijakan pembangunan.
Ahadi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, mengatakan partai politik (Parpol) harus mampu mengembangkan kreatifitasnya dalam proses mengkritisi kebijakan pembangunan di wilayah Tangsel.
"Dalam hal mengkritisi juga harus menonjolkan kreatifitas. Kritik-kritik yang disampaikan sifatnya membangun, bukan menjatuhkan atau menghujat," katanya, Kamis (25/8/2016)
Menurutnya, Parpol sebagai organisasi yang menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat harus bebas dari intervensi dan tetap berdiri sesuai dengan ideologi dan cita-cita masing-masing Parpol.
Sementara itu Salman Faris, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Tangsel, mengatakan peranan Parpol sangat penting dalam proses pambangunan.
Peran penting itu, lanjutnya, karena Parpol begitu dekat dengan aspirasi masyarakat dan juga menjadi pemberi masukan dalam penetapan kebijakan melalui kadernya di legislatif.
Dia menjelaskan forum antara Parpol dengan lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka berkoordinasi untuk membangun aspirasi sehingga suara rakyat bisa didengar dan diketahui oleh eksekutif maupun legislatif.
Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, dalam situs resminya mengatakan peran forum koordinasi sangat penting untuk meningkatkan kepedulian dalam rangka menata Tangsel yang berangkat dari aspirasi masyarakat.
“Adanya forum koordinasi ini diharapkan ke depannya sinergitas pembangunan antara eksekutif, Parpol, dan legislatif dapat berjalan jauh lebih baik lagi," ujarnya.
