Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi warga di kawasan Bukit Duri guna merealisaskan program normalisasi Kali Ciliwung mendapatkan dukungan dari Komisi V DPR.
Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono menegaskan relokasi yang dilakukan bukan sebagai bentuk penggusuran. Dia meyakini bahwa dengan adanya relokasi justru akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan di sekitar kawasan tersebut..
Menurutnya tidak ada alasan untuk menolak pelaksanaan program normalisasi kali Ciliwung lantaran program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu bertujuan untuk mengatasi banjir yang selama bertahun-tahun menimpa warga di kawasan tersebut dan baru efektif dilaksanakan selama dua tahun terakhir.
“Program normalisasi Kali Ciliwung ini kan sudah dicanangkan sejak puluhan tahun lalu dan relokasi tersebut dilakukan untuk membantu pelaksanaan program itu. Jadi saya setuju program itu dilanjutkan,” katanya Rabu (28/9/2016).
Penundaan relokasi, ungkapnya, hanya semakin memperburuk kondisi lingkungan kawasan. Lewat program relokasi fungsi sungai menjadi tidak terganggu, sehingga risiko bencana banjir dapat dikurangi.
“Dalam aturan kan jelas bahwa pada kawasan sepanjang badan sungai harus bebas dari aktivitas warga, Dari pada tinggal dibantaran kali dan ditempat yang kurang layak, maka lebih baik relokasi agar bisa tinggal lebih nyaman dan aman,” imbuhnya.
Nusyirwan juga menegaskan lokasi relokasi yang bisanya cukup jauh dari tempat tinggal semula merupakan kondisi maksimal yang telah diupayakan pemerintah. Dalam jangka waktu panjang, ujarnya warga relokasi tak perlu khawatir soal moda transportasi.
“Meskipun tidak dalam waktu dekat, pemerintah sudah mengimplementasikan transportasi publik, seperti LRT, MRT dan angkutan dalam kota lainnya,” ujarnya.
Selanjutnya, dia mengharapkan Kementerian PUPR segera menyelesaikan proyek normalisasi Ciliwung., sejalan dengan dukungan pelaksanaan relokasi dan pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI.
